KSPI NTB Tuntut Penerapan UMP Secara Penuh

LOMBOK, SERUJI.CO.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat menuntut agar seluruh perusahaan menerapkan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur NTB.

“UMP sudah di bawah kehidupan layak, ditambah tidak dijalani oleh perusahaan. Menyedihkan sekali,” kata Ketua KSPI NTB Yustinus Habur, pada dialog ketenagakerjaan/hubungan industrial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2018 di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (1/5).

KSPI NTB terus menyuarakan agar UMP dijalankan sesuai dengan perundang-undangan karena banyak perusahaan di NTB, berasal dari provinsi lain dan luar negeri. Perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang relatif besar dan hanya memberikan kontribusi berupa gaji kepada buruh dan pajak yang dibayarkan ke pemerintah.

“Uang yang dihasilkan dibawa ke provinsi lain atau ke negara asal pemilik perusahaan, yang disisakan ke daerah dalam bentuk gaji karyawan dan pajak,” ujarnya.

Baca juga: SBSI 1992: May Day Tak Harus Turun ke Jalan

Yustinus juga mengaku sudah menyampaikan fakta bahwa masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran UMP yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Saya sudah ngomong ke kepala dinas dan gubernur bahwa UMP masih di bawah layak, padahal pertumbuhan ekonomi NTB jauh di atas nasional, tapi tidak dirasakan buruh. Harusnya pemerintah melindungi rakyat,” ucap Yustinus sambil mengutarakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Gubernur NTB ikut merayakan Hari Buruh Internasional 2018 bersama pekerja.

Menurut dia, masih relatif banyaknya penduduk miskin di NTB, juga tidak lepas dari belum diterapkannya UMP oleh seluruh perusahaan.

Data Badan Pusat Statistik NTB, tercatat jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2017 mencapai 748.120 orang atau 15,05 persen dari total penduduk di provinsi itu.

Baca juga: Yusril Ikut Meriahkan Hari Buruh Bersama KSPI

Masih relatif banyaknya penduduk miskin juga disebabkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh gini ratio pada September tercatat sebesar 0,378 persen atau meningkat 0,007 poin dibandingkan Maret 2017. Hal itu disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan.

“NTB juga masuk dalam tujuh besar provinsi yang belum mewujudkan kehidupan layak,” kata Yustinus.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan, mengklaim bahwa kehidupan para pekerja di daerahnya sudah relatif sejahtera. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya laporan-laporan dari pekerja yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya, termasuk upah layak.

Baca juga:

“Surat keputusan gubernur tentang UMP mengikat kepada seluruh perusahaan. Selama ini tidak ada komplain atau pekerja yang menuntut, berati itu sudah berjalan,” katanya.

Panitia dialog ketenagakerjaan/hubungan industrial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2018 tersebut menghadirkan nara sumber dari KSPI NTB, Disnakertrans NTB, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan pengamat dari Universitas Mataram. Sedangkan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB tidak hadir. (Ant/SU02)

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan