KPU Tetapkan Kota Baubau Terbagi Tiga Dapil

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Ode Ijidman mengatakan, berdasarkan keputusan KPU RI nomor.291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 menetapkan Kota Baubau terbagi atas tiga daerah pemilihan (Dapil) dengan alokasi berjumlah 25 kursi.

“Berdasarkan keputusan KPU RI tiga dapil di Kota Baubau itu yakni dapil satu meliputi tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Batupoaro dengan jumlah penduduk 29.846 jiwa, Kecamatan Betoambari 17.939 jiwa dan Kecamatan Murhum 21.113 jiwa dengan alokasi 11 kursi,” ungkap Ijidman melalui pesan WhatsApp yang diterima di Kendari, Kamis (12/4).

Kemudian untuk dapil dua meliputi Kecamatan Wolio dengan jumlah penduduk sebanyak 40.042 jiwa dengan alokasi 7 kursi.

“Sementara untuk dapil tiga, meliputi Kecamatan Bungi dengan jumlah penduduk sebanyak 7.991 jiwa, Kecamatan Kokalukuna 20.767 jiwa, Kecamatan Lea-Lea 8.734 jiwa dan Kecamatan Sora Wolio 8.055 jiwa dengan alokasi seluruhnya 7 kursi,” ujar La Ode Ijidman.

Ia juga menambahkan, bahwa skema yang ditetapkan KPU RI pada Pemilu tahun 2019 nanti serupa dengan skema Pemilu Kota Baubau pada 2014 lalu.

“Jadi skema yang ditetapkan KPU pusat pada Pemilu 2019 ini hampir sama dengan Pemilu pada tahun 2014 lalu,” tutupnya. (Ant/SU02)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.