KPU Kotabaru Pantau Pemutakhiran Data Pemilih

KOTABARU, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, melakukan pemantauan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 di sebelas kecamatan.

“Sebelas kecamatan itu dianggap sudah mewakili 21 kecamatan yang ada,” Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Akhmad Gafuri, Jumat (11/5).

Dari hasil pemantauan, petugas Panitia Pendaftaran Pemilih (pantarlih) sudah bekerja sesuai petunjuk dan pedoman yang ada. Bahkan sebagian sudah 100 persen melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Di sisi lain ada sejumlah masalah yang ditemukan pantarlih di lapangan. Diantaranya banyak calon pemilih yang belum merekam data KTP elektronik.


Sementara agar bisa terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019, syarat utamanya harus sudah merekam data KTP elektronik.

“Yang belum melakukan perekaman, kita minta dicatat. Nanti akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” Gafuri menambahkan.

Pihaknya belum mengetahui berapa jumlah calon pemilih yang belum merekam data KTP elektronik karena proses pemutakhiran data pemilih masih berjalan. Diharapkan jumlahnya tak terlalu banyak agar perekaman data bisa diakomodir sebelum pelaksanaan Pemilu.

Masalah lain yang ditemukan setelah dilakukan coklit ternyata ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlah pemilihnya bertambah sehingga lebih dari 300 orang. Konsekuensinya jumlah TPS juga perlu ditambah.

“Sementara ada 1.105 rancangan TPS, ini bisa berkurang atau bertambah lagi tergantung hasil coklit,” kata Gafuri.

Coklit data pemilih Pemilu 2019 dimulai serentak secara nasional pada 17 April hingga 17 Mei 2018.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menetapkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Kabupaten Kotabaru untuk Pemilu 2019 sebanyak 250.792 jiwa.

Setelah coklit selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota. Kemudian DPS akan diumumkan untuk menjaring masukan dan tanggapan dari masyarakat. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi