KPK Beri Pembekalan Antikorupsi Kepada Calon Kepala Daerah

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi memberi pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu upaya KPK mencegah korupsi.

“Kita perlu mencegah (korupsi) dari awal, kalau dulu zaman kemerdekaan banyak yang pernah di penjara kemudian menjadi pejabat negara, kalau sekarang banyak yang jadi pejabat negara dan berakhir di penjara,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam sambutannya pada pembukaan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulsel di Makassar, Selasa (17/4).

Ia mengatakan, dari 34 provinsi di Indonesia, 22 provinsi di antaranya, mulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota, pernah berhubungan dengan KPK.

“Total tercatat 75 kasus yang melibatkan bupati/wali kota, dan 13 gubernur,” ujarnya.

Ia memaparkan berbagai aspek rawan korupsi dalam pemerintahan, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

“Saya berharap jika terpilih di pilkada nanti terapkanlah sistem e-planning dan e-budgeting, karena banyak kepala daerah yang tergelincir di sini,” kata Laode.

Sementara, Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir mengatakan, pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN ini merupakan langkah awal untuk menciptakan pilkada yang berintegritas di Sulsel.

“Pilkada bisa berintegritas jika pasangan calon berintegritas, pembekalan ini bagian dari mewujudkan pilkada berintegritas,” kata dia.

Pihaknya, kata dia, berkomitmen menjadi penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, netral, jujur, dan profesional.

“Mari kita wujudkan pilkada yang damai, berintegritas, aman, serta menjadi model dan contoh penyelenggaraan pilkada terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menambahkan pilkada harus dilihat sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan, karena aman dan nyaman.

“Kita bangga, semua mata melihat Indonesia saat ini, melihat bagaimana proses demokrasi berlangsung di negara besar ini, dan saya setuju Sulsel harus menjadi contoh model pilkada terbaik di Indonesia,” katanya.

Di akhir pembukaan acara tersebut 22 pasangan calon kepala daerah se-Sulsel mendeklarasikan antihoaks, antiujaran kebencian dan mendukung pilkada damai. Acara ini juga dihadiri Kepala Kajati Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, dan Kapolda Sulsel. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER