Kenaikan Harga Tiket Pesawat Pengaruhi Hunian Hotel di Maluku

AMBON, SERUJI.CO.ID – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) provinsi Maluku Theni Borlola mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini telah mempengaruhi tingkat hunian hotel di Maluku.

“Kenaikan harga tiket dan penerapan bagasi berbayar sangat mempengaruhi tingkat hunian hotel di provinsi Maluku,” katanya, Selasa (11/6).

Ia mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat menyebabkan sepinya hunian hotel karena kurangnya minat masyarakat untuk berlibur di dalam negeri.

Hal ini berdampak signifikan bagi pengusaha hotel di luar pulau Jawa terutama di kawasan Indonesia Timur.


“Kenaikan ini jelas tidak menguntungkan pengusaha perhotelan di Maluku, karena kami tidak punya pilihan angkutan selain pesawat dan kapal laut. Di pulau Jawa bisa dijangkau dengan angkutan darat, sehingga kondisi ini tetap stabil,” katanya.

Theny menjelaskan, penurunan hunian ini juga disebabkan karena tidak ada kegiatan berskala nasional khususnya di kota Ambon.

BACA JUGA:  Kini Bila Ingin Menikah di Sultra, Wajib Perlihatkan Surat Bebas Narkoba

“Penurunan juga terjadi di online travel agent seperti traveloka, tiket.com dan lainnya, padahal “bookingan” online merupakan idola pengusaha hotel. Kita berharap kebijakan ini ditinjau kembali karena jika tidak usaha di dunia perhotelan akan merosot,” tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Habiba Saimima mengakui, tiket pesawat yang mahal sejak akhir 2018 mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Maluku.

Mahalnya harga tiket pesawat juga mempengaruhi target kunjungan wisatawan mancanegara ke Maluku pada 2018 sebanyak 25.000 orang hanya terealisasi 18.979 orang.

Sedangkan, untuk wisatawan nusantara dari target 150.000 orang hanya terealisasi 116.898 orang.

Pihaknya memanfaatkan berbagai ajang, baik lokal, nasional maupun internasional untuk mengintensifkan promosi aneka pesona wisata di daerah ini untuk menjaring wisatawan mancanegara maupun nusantara.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi