Kementerian LHK Minta Pertamina Lakukan Pemantauan Udara Area Teluk Balikpapan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta PT Pertamina (Persero) melakukan pemantauan udara khususnya di rumah-rumah panggung penduduk pesisir akibat tumpahnya minyak mentah di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (7/4), Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan saat ini di beberapa area teluk, khususnya permukiman, tumpahan minyak sudah menyebar ke rumah panggung masyarakat dan lepasnya zat Volatile Organic Compound (VOC) ke udara juga menimbulkan bau tajam yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

“Kami minta Pertamina segera melakukan pemantauan udara khususnya pada rumah panggung. Mereka juga harus mencari teknik untuk segera membersihkan tumpahan minyak yang menempel di rumah penduduk,” kata Rasio.

Ia menjelaskan hasil analisis citra satelit oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) memperlihatkan saat ini lebih dari 13 ribu hektare area sekitar Telik Balikpapan mengandung lapisan film minyak.

Meski demikian, KLHK menyatakan tumpahan minyak akibat putusnya pipa bawah laut terminal Lawe-lawe ke fasilitas refinery Pertamina mulai berkurang, namun penyebaran minyak yang dipengaruhi arus air, juga meluas.

“Saat ini tumpahan minyak mulai berkurang dari sisi ketebalan lapisan, tetapi karena dinamika minyak di atas air, penyebarannya juga masih meluas. Kami melihat masih ada beberapa spot minyak yang masih tebal dari atas satelit,” kata Rasio.

KLHK memastikan Pertamina harus bertanggung jawab akibat pencemaran lingkungan yang tidak hanya merugikan dari sisi ekonomi, sosial masyarakat, juga lingkungan hidup terkait kematian biota laut yang terdampak akibat tumpahan minyak ini.

Putusnya pipa distribusi di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (4/4), menyebabkan minyak mentah bocor dan tumpah mengotori area seluas 7.000 hektare, dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai sekitar 60 kilometer.

KLHK mencatat ekosistem terdampak berupa tanaman mangrove seluas 34 ha di Kelurahan Kariangau, serta 6.000 tanaman mangrove dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air Margasari. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

BPK dan Bencana

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER