Kekerasan Anak di Sulbar Capai 445 Kasus

MAMUJU, SERUJI.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat melansir, kekerasan anak yang terjadi di daerah itu pada periode 2014-2017 mencapai 445 kasus.

“Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016 disebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan penyumbang angka pernikahan terhadap anak tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 37 persen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat Darmawanti Ansar, di Mamuju, Senin (16/4).

Sebagai upaya menanggulangi dan merespon cepat masalah sosial anak dengan melibatkan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi menyelenggarakan pelatihan TOT bagi fasilitator daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kegiatan yang diselenggaran atas kerja sama Dinas P3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat dengan Kementerian PP_PA melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi itu lanjutnya, berlangsung di Hotel MCity Kabupaten Mamuju pada 10-12 April 2018.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut kata Darmawanti Ansar sebanyak 24 calon fasilitator daerah yang berasal dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten yaitu Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar.

“Peserta terdiri dari unsur pemerintah yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing kabupaten dan unsur masyarakat, yakni lembaga pemerhati anak/pekerja sosial dan pendamping dana desa,” ucapnya.

“Peserta pelatihan ini merupakan calon fasilitator daerah yang dipilih berdasarkan kapasitas dan memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya perlindungan anak,” ujar Darmawanti Ansar.

Ia menyatakan, kegiatan itu ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut dari seluruh fasilitator daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk memperjelas tujuan dan mempermudah dalam evaluasi dalam ranah perlindungan anak.

“Saya berharap dengan dilatihnya fasilitator PATBM ini, dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial anak khususnya dalam perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dan berharap fasilitator daerah di masing-masing kabupaten ini mampu mengadvokasi kepala desa/lurah dan mengajak perwakilan kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan (aktivis PATBM) untuk bersama melakukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat,” jelas Darmawanti Ansar.

Sementara itu, Kepala Bidang Anak Korban Eksploitasi Kementerian PP-PA saat pelatihan itu mengatakan, PATBM merupakan sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat desa/kelurahan yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak dari kekerasan yang berperan dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

“Model PATBM sudah dilakukan di 136 desa/kelurahan di 68 kabupaten/kota dan 34 provinsi sejak tahun 2016 dan kemudian di replikasi oleh daerah dengan sumber daya daerah mulai tahun 2017 di 116 desa/kelurahan, 39 kabupaten/kota pada 18 Provinsi,” tuturnya.

“Kami berharap setelah dilatihnya fasilitator daerah PATBM di dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, semakin masif gerakan PATBM dilakukan di semua desa/kelurahan yang ada di enam kabupaten/kota di daerah ini. Hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahkan di Pasal 72 Undang-undang Nomor35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” jelas Anisah. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.