Kekerasan Anak di Sulbar Capai 445 Kasus

MAMUJU, SERUJI.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat melansir, kekerasan anak yang terjadi di daerah itu pada periode 2014-2017 mencapai 445 kasus.

“Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016 disebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan penyumbang angka pernikahan terhadap anak tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 37 persen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat Darmawanti Ansar, di Mamuju, Senin (16/4).

Sebagai upaya menanggulangi dan merespon cepat masalah sosial anak dengan melibatkan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi menyelenggarakan pelatihan TOT bagi fasilitator daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kegiatan yang diselenggaran atas kerja sama Dinas P3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat dengan Kementerian PP_PA melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi itu lanjutnya, berlangsung di Hotel MCity Kabupaten Mamuju pada 10-12 April 2018.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut kata Darmawanti Ansar sebanyak 24 calon fasilitator daerah yang berasal dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten yaitu Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar.

“Peserta terdiri dari unsur pemerintah yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing kabupaten dan unsur masyarakat, yakni lembaga pemerhati anak/pekerja sosial dan pendamping dana desa,” ucapnya.

“Peserta pelatihan ini merupakan calon fasilitator daerah yang dipilih berdasarkan kapasitas dan memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya perlindungan anak,” ujar Darmawanti Ansar.

Ia menyatakan, kegiatan itu ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut dari seluruh fasilitator daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk memperjelas tujuan dan mempermudah dalam evaluasi dalam ranah perlindungan anak.

“Saya berharap dengan dilatihnya fasilitator PATBM ini, dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial anak khususnya dalam perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dan berharap fasilitator daerah di masing-masing kabupaten ini mampu mengadvokasi kepala desa/lurah dan mengajak perwakilan kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan (aktivis PATBM) untuk bersama melakukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat,” jelas Darmawanti Ansar.

Sementara itu, Kepala Bidang Anak Korban Eksploitasi Kementerian PP-PA saat pelatihan itu mengatakan, PATBM merupakan sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat desa/kelurahan yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak dari kekerasan yang berperan dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

“Model PATBM sudah dilakukan di 136 desa/kelurahan di 68 kabupaten/kota dan 34 provinsi sejak tahun 2016 dan kemudian di replikasi oleh daerah dengan sumber daya daerah mulai tahun 2017 di 116 desa/kelurahan, 39 kabupaten/kota pada 18 Provinsi,” tuturnya.

“Kami berharap setelah dilatihnya fasilitator daerah PATBM di dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, semakin masif gerakan PATBM dilakukan di semua desa/kelurahan yang ada di enam kabupaten/kota di daerah ini. Hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahkan di Pasal 72 Undang-undang Nomor35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” jelas Anisah. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy