Kekerasan Anak di Sulbar Capai 445 Kasus

0
16
Kekerasan anak
Ilustrasi kekerasan anak

MAMUJU, SERUJI.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat melansir, kekerasan anak yang terjadi di daerah itu pada periode 2014-2017 mencapai 445 kasus.

“Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016 disebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan penyumbang angka pernikahan terhadap anak tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 37 persen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat Darmawanti Ansar, di Mamuju, Senin (16/4).

Sebagai upaya menanggulangi dan merespon cepat masalah sosial anak dengan melibatkan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi menyelenggarakan pelatihan TOT bagi fasilitator daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kegiatan yang diselenggaran atas kerja sama Dinas P3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat dengan Kementerian PP_PA melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi itu lanjutnya, berlangsung di Hotel MCity Kabupaten Mamuju pada 10-12 April 2018.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut kata Darmawanti Ansar sebanyak 24 calon fasilitator daerah yang berasal dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten yaitu Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar.

“Peserta terdiri dari unsur pemerintah yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing kabupaten dan unsur masyarakat, yakni lembaga pemerhati anak/pekerja sosial dan pendamping dana desa,” ucapnya.

“Peserta pelatihan ini merupakan calon fasilitator daerah yang dipilih berdasarkan kapasitas dan memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya perlindungan anak,” ujar Darmawanti Ansar.

Ia menyatakan, kegiatan itu ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut dari seluruh fasilitator daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk memperjelas tujuan dan mempermudah dalam evaluasi dalam ranah perlindungan anak.

“Saya berharap dengan dilatihnya fasilitator PATBM ini, dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial anak khususnya dalam perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dan berharap fasilitator daerah di masing-masing kabupaten ini mampu mengadvokasi kepala desa/lurah dan mengajak perwakilan kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan (aktivis PATBM) untuk bersama melakukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat,” jelas Darmawanti Ansar.

Sementara itu, Kepala Bidang Anak Korban Eksploitasi Kementerian PP-PA saat pelatihan itu mengatakan, PATBM merupakan sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat desa/kelurahan yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak dari kekerasan yang berperan dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

“Model PATBM sudah dilakukan di 136 desa/kelurahan di 68 kabupaten/kota dan 34 provinsi sejak tahun 2016 dan kemudian di replikasi oleh daerah dengan sumber daya daerah mulai tahun 2017 di 116 desa/kelurahan, 39 kabupaten/kota pada 18 Provinsi,” tuturnya.

“Kami berharap setelah dilatihnya fasilitator daerah PATBM di dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, semakin masif gerakan PATBM dilakukan di semua desa/kelurahan yang ada di enam kabupaten/kota di daerah ini. Hal ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahkan di Pasal 72 Undang-undang Nomor35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” jelas Anisah. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Tim Pemantau Medsos

Soekarwo Ajak Forkopimda Berantas Miras Oplosan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memberantas penyakit sosial di tengah masyarakat yang semakin meresahkan, salah...
mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji UU KUP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian aturan kuasa hukum wajib pajak yang tercantum dalam UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan...
yasonna laoly, menkumham

Menkumham Resmikan Pemberian Remisi Sistem Online

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meresmikan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi kepada narapidana melalui sistem online. "Hari ini,...

Angka Perceraian di Batam Meningkat

BATAM, SERUJI.CO.ID - Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam Kepulauan Riau pada Januari-April 2018 sebanyak 808 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama...

BI Ingatkan Pemprov Antisipasi Kenaikan Inflasi Jelang Ramadhan

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Bambang Kusmiarso mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) itu untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang...