Kejaksaan Tinggi Sultra Diimbau Kawal Penggunaan Anggaran Penanganan Bencana

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono mengimbau jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra mengawal penggunaan anggaran penanganan bencana alam.

“Kadang-kadang penanganan bencana alam, khususnya berkaitan anggaran diluar ekspektasi, sehingga membutuhkan koordinasi institusi terkait, termasuk aparat penegak hukum,” kata Menteri Basuki di Kendari, Jumat (21/6).

Hal tersebut dikemukakan Menteri PUPR pada rapat koordinasi bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi serta diikuti sejumlah kepada daerah yang terdampak bencana banjir.

Menteri mengakui jajaran pelaksana tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum setingkat balai di daerah-daerah masih nisbi muda yang membutuhkan pendampingan karena masih minim pengalaman.


“Kami harapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) dari Kejaksaan menjadi sarana koordinasi yang efektif sehubungan penggunaan anggaran darurat bencana alam,” tuturnya.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra, Dian Fris Nalle mengatakan jajaran kejaksaan siap memberikan pendampingan kepada penyelenggara negara dalam hal penanganan bencana.

“Kejaksaan melalui TP4D senantiasa bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dari aspek hukum sebagai antisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara,” ujar Dian Nalle.

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berjalan baik sehingga tidak ada kesulitan dalam mengoordinasikan sesuatu hal.

“Kami (Forkopimda) satu pandangan menyikapi setiap permasalahan atau perencanaan program pembangunan daerah. Bagi kami soliditas Forkopimda modal penting dalam segala hal untuk kepentingan rakyat,” kata Ali Mazi.

Menteri PUPR, Basarnas Pusat dan anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Sultra terkait bencana alam banjir yang melanda sejumlah daerah kabupaten/kota.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.