JK Tanggapi Penolakan Petani Terkait Impor Beras

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla (JK) merespon atau menanggapi terkait adanya penolakan para petani khususnya yang berasal dari pulau Jawa terkait rencana pemerintah melakukan impor beras.

Wapres JK di Makassar, Kamis (25/1), mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dalam rencananya mengimpor beras tentu sudah difikirkan secara matang dan penuh pertimbangan.

“Biasa (ada penolakan). Pemerintah itu tidak akan ambil resiko. Jika sedikit atau berkurang (stok beras dalam negeri), maka akan ditambah,” jelasnya usai menerima Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) yang diberikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada hari ini.

Setelah adanya rencana impor beras, para petani di sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti halnya di daerah Klaten (Jawa Tengah), Bojonegoro (Jawa Timur) hingga Demak, Jawa Tengah.

BACA JUGA:  Terkait Tumpahan Solar Yang Cemari Sawah Petani, PT Mitrabara Siap Ganti Rugi

Adapun alasan para petani itu diantaranya dikarenakan waktu musim panen raya yang akan segera datang. Selain itu, biaya yang dikeluarkan para petani juga cukup besar sehingga dianggap tidak tercukupi jika pada akhirnya harus mendatangkan beras dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran saat ini.

“Pemerintah itu tidak mau ambil resiko. Jika sedikit atau berkurang maka akan ditambah,” ujarnya singkat.

Orang nomor dua di Indonesia itu sebelumnya telah menegaskan jika keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras, karena persediaan beras di dalam negeri masih kurang.

Kurangnya produksi beras dalam negeri disebabkan antara lain kondisi cuaca, yang menyebabkan kualitas beras tidak maksimal. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.