Jatam: Kaltim Tak Berani Tindak Tambang Bermasalah

0
86
Ilustrasi Tambang
Ilustrasi Tambang

SAMARINDA, SERUJI.CO.ID – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Provinsi Kalimantan Timur menilai pemerintah setempat tidak berani menindak dengan mencabut izin tambang batu bara bermasalah, karena 406 IUP yang dicabut dan diakhiri tidak diumumkan nama perusahaannya.

“Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim hanya mengumumkan angka-angka Izin Usaha Pertambangan (IUP). Daftar nama perusahaan yang dicabut tidak diumumkan ke publik, sehingga kita tidak tahu perusahaan yang bermasalah itu izinnya dicabut atau tidak,” ujar Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang, di Samarinda, Rabu (1/11).

Sebelumnya, pada Selasa (31/10), Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Sekretaris Daerah Rusmadi mengumumkan sebanyak 406 IUP yang dicabut dan diakhiri.

Dia menilai, pengumuman itu menambah daftar panjang janji pencabutan dan pengakhiran izin, setelah sebelumnya sejak Februari 2017 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menjanjikan sebanyak enam kali dalam berbagai kesempatan.

Tidak ada agenda penyelamatan dan pemulihan lingkungan di balik evaluasi penertiban dan penataan IUP. Evaluasi ini dinilai sebagai komoditas politik, itulah sebabnya tidak mengherankan jika prosesnya dibikin berlarut-larut tanpa ada ketegasan batas waktu.

Hal lain yang menjadi kejanggalan dari pengumuman perusahaan yang konon dicabut, katanya lagi, tidak disebutkan pelanggaran perusahaan kenapa izinnya dicabut. Tidak disebut berapa IUP yang tidak lolos administrasi, teknis lingkungan, kewilayahan, dan keuangan.

Kejanggalan ini memperlihatkan bahwa momentum untuk penataan izin yang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014 itu diduga justru disalahgunakan.

Sejak 6 Juni 2017, Pemprov Kaltim mengumumkan ada 403 IUP yang final non-clear and clean (CnC) dicabut, 406 IUP CnC menyusul menjadi non-CnC dan berpotensi dicabut.

“Jika merujuk data ini, seharusnya IUP yang dicabut dan diakhiri sebanyak 415, terdiri dari 403 non-CnC dan 12 CnC. Merujuk data ini, terlihat ada ketidakkonsistenan pemrov terhadap data yang telah diumumkan sendiri,” katanya pula.

Patut diingat juga, lanjut dia, ada 10 IUP yang telah melewati batas waktu (23 Agustus 2017) tidak kunjung membayar jaminan reklamasi, hingga kini publik belum mendapatkan informasi apakah sudah ada tindakan tegas terhadap IUP tersebut baik secara administratif maupun secara penegakan hukum.

“Jatam Kaltim telah mengajukan permohonan data daftar nama perusahaan yang izinnya berstatus CnC dan non-CnC per 23 Mei 2017. Namun data yang dimohonkan tak kunjung diberikan oleh Pemprov Kaltim yang akhirnya berdasarkan ketentuan UU KIP 14/2008 harus berujung pada sengketa di Komisi Informasi,” katanya pula. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Prancis juara piala dunia 2018

Prancis Juara Piala Dunia 2018, Setelah Tundukkan Kroasia 4-2

MOSKOW, SERUJI.CO.ID - Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada final Piala Dunia di Stadion Luzhniki Moskow pada Ahad (15/7), untuk membuat mereka mengangkat trofi...

Final Piala Dunia 2018, Prancis Unggul 2-1 Atas Kroasia di Babak Pertama

MOSKOW, SERUJI.CO.ID - Prancis memimpin 2-1 atas Kroasia pada babak pertama final Piala Dunia, setelah tersaji 45 menit pertama yang berlangsung menarik di Stadion Luzhniki,...

Ribuan Warga Kota Langsa Nobar Final Piala Dunia

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Ribuan Warga Kota Langsa Nonton Bareng (Nobar) final piala dunia yang digelar oleh Pemerintah Kota Langsa di Lapangan Merdeka Kota...

Pencuri Spesialis Angkutan Daring Berhasil Ditangkap Polisi

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Provinsi Riau berhasil menangkap buronan bandit pencurian disertai kekerasan spesialis angkutan daring yang beraksi di jalan lintas...
mahkamah konstitusi

Terdapat 67 Permohonan Sengketa Pilkada Yang Diterima MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat sebanyak 67 permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah terdaftar pada Ahad (15/7) malam,...