Jatam: Kaltim Tak Berani Tindak Tambang Bermasalah

SAMARINDA, SERUJI.CO.ID – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Provinsi Kalimantan Timur menilai pemerintah setempat tidak berani menindak dengan mencabut izin tambang batu bara bermasalah, karena 406 IUP yang dicabut dan diakhiri tidak diumumkan nama perusahaannya.

“Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim hanya mengumumkan angka-angka Izin Usaha Pertambangan (IUP). Daftar nama perusahaan yang dicabut tidak diumumkan ke publik, sehingga kita tidak tahu perusahaan yang bermasalah itu izinnya dicabut atau tidak,” ujar Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang, di Samarinda, Rabu (1/11).

Sebelumnya, pada Selasa (31/10), Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Sekretaris Daerah Rusmadi mengumumkan sebanyak 406 IUP yang dicabut dan diakhiri.

Dia menilai, pengumuman itu menambah daftar panjang janji pencabutan dan pengakhiran izin, setelah sebelumnya sejak Februari 2017 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menjanjikan sebanyak enam kali dalam berbagai kesempatan.

Tidak ada agenda penyelamatan dan pemulihan lingkungan di balik evaluasi penertiban dan penataan IUP. Evaluasi ini dinilai sebagai komoditas politik, itulah sebabnya tidak mengherankan jika prosesnya dibikin berlarut-larut tanpa ada ketegasan batas waktu.

Hal lain yang menjadi kejanggalan dari pengumuman perusahaan yang konon dicabut, katanya lagi, tidak disebutkan pelanggaran perusahaan kenapa izinnya dicabut. Tidak disebut berapa IUP yang tidak lolos administrasi, teknis lingkungan, kewilayahan, dan keuangan.

Kejanggalan ini memperlihatkan bahwa momentum untuk penataan izin yang disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014 itu diduga justru disalahgunakan.

Sejak 6 Juni 2017, Pemprov Kaltim mengumumkan ada 403 IUP yang final non-clear and clean (CnC) dicabut, 406 IUP CnC menyusul menjadi non-CnC dan berpotensi dicabut.

“Jika merujuk data ini, seharusnya IUP yang dicabut dan diakhiri sebanyak 415, terdiri dari 403 non-CnC dan 12 CnC. Merujuk data ini, terlihat ada ketidakkonsistenan pemrov terhadap data yang telah diumumkan sendiri,” katanya pula.

Patut diingat juga, lanjut dia, ada 10 IUP yang telah melewati batas waktu (23 Agustus 2017) tidak kunjung membayar jaminan reklamasi, hingga kini publik belum mendapatkan informasi apakah sudah ada tindakan tegas terhadap IUP tersebut baik secara administratif maupun secara penegakan hukum.

“Jatam Kaltim telah mengajukan permohonan data daftar nama perusahaan yang izinnya berstatus CnC dan non-CnC per 23 Mei 2017. Namun data yang dimohonkan tak kunjung diberikan oleh Pemprov Kaltim yang akhirnya berdasarkan ketentuan UU KIP 14/2008 harus berujung pada sengketa di Komisi Informasi,” katanya pula. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Najmul Akhyar

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy