Jatam Kaltara Desak ESDM Buka Hasil Tinjauan 4 Perusahaan Tambang

0
161
Tercemarnya Sungai Malinau akibat prosedur penambang yang tidak sesuai dengan aturan. (Foto: Suhedi/SERUJI)

MALINAU, SERUJI.CO.ID – Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Utara (JATAM KALTARA) melalui siaran pers yang diterima SERUJI, pada Sabtu (14/10), mempertanyakan hasil peninjauan Kadis ESDM Provinsi ke Kabupaten Malinau.

“Masyarakat Malinau sangat ingin mengetahui apa saja hasil dari kunjungan pemeriksaan dinas ESDM tersebut. Jangan sampai kedatangan ESDM hanya jalan-jalan atau sekedar membuang uang negara,” kata Koordinator Jatam Kaltara Theodorus.

Peninjauan lahan konsesi empat perusahaan tambang batubara di Kabupaten Malinau, Kamis (28/9), dilakukan oleh pihak ESDM Kaltara yang dipimpin langsung Kadis ESDM Kaltara. Rombongan ESDM terdiri dari sembilan personil, dan diketahui bahwa rombongan menginap selama tiga hari di Kabupaten Malinau.

Kunjungan ESDM berkaitan dengan pencemaran Sungai Malinau yang dilakukan PT. Mitrabara Adiperdana, PT. Bara Dinamika Muda Sukses, PT. Kayan Putra Utama Coal, dan PT. Atha Mart Naha Kramo.

Pencemaran Sungai Malinau oleh 4 perusahaan itu mengakibatkan terhentinya pasokan air minum warga Malinau selama beberapa hari, ini berdasarkan pernyataan pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Atas dasar inilah, kami sudah melakukan laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta DPR RI Komisi VII, juga sudah melakukan kunjungan kerja berkaitan dengan limbah beberapa waktu lalu di Malinau,” pungkas Theodorus

Sementara pada Kamis (12/7), Dinas ESDM Kaltara telah mengeluarkan sanksi kepada 4 perusahaan tambang di Malinau, namun menurut Jatam sanksi tersebut tidak mendasar.

Pasalnya Dinas ESDM hanya memberikan sanksi teguran ringan untuk 3 perusahaan, dan 1 teguran keras tanpa melakukan pemeriksaan yang spesifik. Dinas ESDM juga tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar teguran tersebut.

“Ketika kami surati, Dinas ESDM tidak memberikan lampiran berita acara yang menjadi dasar 4 sanksi,” papar Theodorus.

Dalam suratnya, kata Theodorus, Jatam Kaltara meminta Dinas ESDM membuka apakah ada peningkatan status 4 sanksi yang pernah dikeluarkan ESDM Kaltara kepada 4 perusahaan tambang di Malinau, dan apa hasil kunjungan pemeriksaan dinas ESDM baru-baru ini.

Theodorus mengatakan, sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jika surat Jatam Kaltara tidak diindahkan oleh Dinas ESDM, maka Jatam Kaltara segera melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Kaltara.

“Dan apabila surat tersebut tidak direspon oleh Gubernur Kaltara melalui ESDM Kaltara, maka Jatam Kaltara akan mengajukan Gugatan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik terhadap Gubernur Kaltara di Komisi Informasi Publik (KIP) Jakarta,” tegasnya. (SHD/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
menhub

Menhub: Cuaca Buruk Belum Mempengaruhi Sektor Penerbangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor penerbangan belum terpengaruh kondisi cuaca buruk seperti yang dialami sektor pelayaran, meskipun kewaspadaan tetap...
tewas

Karena Kecelakaan Mobil, Pilot Lion Air Dimakamkan di Madinah

SERANG, SERUJI.CO.ID - Pilot Lion Air Captain Bambang Sugiri yang meninggal karena kecelakaan mobil di Arab Saudi, Sabtu (21/7), akan dimakamkan di Madinah pada...
Tahanan kabur

Dua dari 31 Orang Napi Lapas Doyo Yang Kabur Telah Diamankan

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengatakan jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,...

Untuk Asian Games, PSSI Miliki Dua Bus Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki dua unit bus baru sebagai moda transportasi tim nasional sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya...

Dirjen PAS: OTT di Sukamiskin Masalah Serius dan Tak Terduga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...