Indonesia-Australia Kolaborasi Pemberantasan Pencurian Ikan

0
26
Para ABK dari kapal asing yang melakukan ilegal fishing di Perairan Belawan, Selasa (17/10/2017) (foto:Mica/Seruji)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indonesia dan Australia berkolaborasi dalam mengembangkan strategi guna memberantas “Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing” atau aktivitas pencurian ikan di sejumlah kawasan perairan.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono dalam rilis KKP, Senin, menyatakan pengembangan strategi itu dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan seminar gabungan yang dilakukan oleh KKP bersama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Australia di kantor KKP, 20 Oktober 2017.

Seminar yang bertajuk “Enabling Law Enforcement at Sea Through Improved Use of Monitoring and Surveillance Datasets” itu merupakan salah satu wujud kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam mendeteksi bongkar muat ikan di laut dan pemodelan pergerakan kapal yang melakukan pendaratan ikan ilegal.

Menurut Aryo Hanggono, Indonesia adalah penghasil tangkapan ikan ketiga terbesar di dunia dengan pasar ekspor utama ke negara-negara Asia dan Amerika Serikat.

Namun, lanjutnya, pada 2006 diperkirakan Indonesia mengalami kerugian 2 miliar dolar, di mana tangkapan ilegal mencapai 1,5 kali jumlah tangkapan legal.

Ia juga berpendapat bahwa salah satu kawasan perairan di wilayah Republik Indonesia yang menjadi titik panas IUU Fishing di Indonesia adalah Laut Arafura.

“Dua lokasi rawan IUU fishing yaitu Laut Arafura dan Samudera Hindia. Seperti yang kita tahu Arafura merupakan ‘golden fishing zone‘ di Indonesia. Kita bisa menangkap ikan sepanjang tahun di sana tanpa ada musiman,” paparnya.

Sedangkan bagi kawasan Samudera Hindia, lanjutnya, harus dipantau bersama antara Indonesia dan Australia karena laut itu sangat luas.

Sejumlah kajian menunjukkan total nilai kerugian akibat IUU Fishing saat ini di seluruh dunia diperkirakan 10 – 23,5 miliar dolar AS per tahun.

Sementara itu, kerugian ekonomi nasional Indonesia mencapai 11 – 26 juta ton ikan per tahun, atau lebih dari 20 persen dari total produksi perikanan tangkap tahunan di seluruh dunia. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...