DPRD Sultra Minta Semua Pihak Tidak Saling Tuding Terkait Penyebab Banjir

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Kalangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meminta para pihak tidak saling tuding terkait penyebab banjir karena memerlukan kajian atau analisis yang lebih cermat.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Ahad (23/6), mengatakan pendapat yang tidak didukung kajian ilmiah bisa dipercaya atau sebaliknya menimbulkan permasalahan baru yang tidak memiliki kewajaran.

“Misalnya ada tudingan bahwa banjir diakibatkan oleh tambang, tuduhan tersebut bisa benar atau tidak benar. Nah, beragam pendapat yang tidak dijamin kebenarannya perlu pertimbangan karena menyangkut kenyamanan investasi di daerah,” kata Nursalam.

Ia mengatakan, DPRD belum menyebut banjir disebabkan tambang dan belum juga mau menyebut banjir bukan karena tambang karena kemungkinan disebabkan banyak faktor.

“Penggundulan hutan itu apakah disebabkan pertambangan, perkebunan, ‘illegal logging’. Mungkin juga banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga harus diamati kasus per kasus,” katanya.

Menurutnya, investasi sektor pertambangan memiliki legalitas hukum, kendati memang kawasan pertambangan harus diatur dengan baik, misalnya standar ideal izin pertambangan sehingga tidak menimbulkan kerusakan hutan.

Ia mengatakan pimpinan DPRD dan sebagian anggota telah meninjau lokasi banjir di daerah-daerah yang terdampak namun belum mendalami secara khusus terkait penyebab banjir tersebut.

DPRD sebatas mengamati bahwa aktivitas pertambangan seperti daerah yang paling terdampak banjir yakni Konawe Utara. Aktivitas pertambangan di Konawe Utara dekat dengan pesisir laut, sementara air meluap dari hulu yang jauh dari kawasan pesisir.

DPRD Sultra menjadwalkan dengar pendapat dengan Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membicarakan persoalan bencana banjir dan penyebabnya agar berita banjir tidak membias kemana-mana.

“DPRD bersama instansi terkait harus turun ke lapangan mengumpulkan fakta-fakta untuk mengungkap persoalan banjir. Kalau penyebabnya karena aktivitas perkebunan maka harus ada kebijakan yang diambil pemerintah daerah,” katanya.

Ia mengatakan jika bencana alam banjir dampak aktivitas pertambangan, maka harus dievaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER