DPRD Sultra Minta Semua Pihak Tidak Saling Tuding Terkait Penyebab Banjir

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Kalangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meminta para pihak tidak saling tuding terkait penyebab banjir karena memerlukan kajian atau analisis yang lebih cermat.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Ahad (23/6), mengatakan pendapat yang tidak didukung kajian ilmiah bisa dipercaya atau sebaliknya menimbulkan permasalahan baru yang tidak memiliki kewajaran.

“Misalnya ada tudingan bahwa banjir diakibatkan oleh tambang, tuduhan tersebut bisa benar atau tidak benar. Nah, beragam pendapat yang tidak dijamin kebenarannya perlu pertimbangan karena menyangkut kenyamanan investasi di daerah,” kata Nursalam.

Ia mengatakan, DPRD belum menyebut banjir disebabkan tambang dan belum juga mau menyebut banjir bukan karena tambang karena kemungkinan disebabkan banyak faktor.

“Penggundulan hutan itu apakah disebabkan pertambangan, perkebunan, ‘illegal logging’. Mungkin juga banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga harus diamati kasus per kasus,” katanya.

Menurutnya, investasi sektor pertambangan memiliki legalitas hukum, kendati memang kawasan pertambangan harus diatur dengan baik, misalnya standar ideal izin pertambangan sehingga tidak menimbulkan kerusakan hutan.

Ia mengatakan pimpinan DPRD dan sebagian anggota telah meninjau lokasi banjir di daerah-daerah yang terdampak namun belum mendalami secara khusus terkait penyebab banjir tersebut.

DPRD sebatas mengamati bahwa aktivitas pertambangan seperti daerah yang paling terdampak banjir yakni Konawe Utara. Aktivitas pertambangan di Konawe Utara dekat dengan pesisir laut, sementara air meluap dari hulu yang jauh dari kawasan pesisir.

DPRD Sultra menjadwalkan dengar pendapat dengan Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membicarakan persoalan bencana banjir dan penyebabnya agar berita banjir tidak membias kemana-mana.

“DPRD bersama instansi terkait harus turun ke lapangan mengumpulkan fakta-fakta untuk mengungkap persoalan banjir. Kalau penyebabnya karena aktivitas perkebunan maka harus ada kebijakan yang diambil pemerintah daerah,” katanya.

Ia mengatakan jika bencana alam banjir dampak aktivitas pertambangan, maka harus dievaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi