DPRD Sultra Minta Semua Pihak Tidak Saling Tuding Terkait Penyebab Banjir

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Kalangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meminta para pihak tidak saling tuding terkait penyebab banjir karena memerlukan kajian atau analisis yang lebih cermat.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Ahad (23/6), mengatakan pendapat yang tidak didukung kajian ilmiah bisa dipercaya atau sebaliknya menimbulkan permasalahan baru yang tidak memiliki kewajaran.

“Misalnya ada tudingan bahwa banjir diakibatkan oleh tambang, tuduhan tersebut bisa benar atau tidak benar. Nah, beragam pendapat yang tidak dijamin kebenarannya perlu pertimbangan karena menyangkut kenyamanan investasi di daerah,” kata Nursalam.

Ia mengatakan, DPRD belum menyebut banjir disebabkan tambang dan belum juga mau menyebut banjir bukan karena tambang karena kemungkinan disebabkan banyak faktor.

“Penggundulan hutan itu apakah disebabkan pertambangan, perkebunan, ‘illegal logging’. Mungkin juga banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga harus diamati kasus per kasus,” katanya.

Menurutnya, investasi sektor pertambangan memiliki legalitas hukum, kendati memang kawasan pertambangan harus diatur dengan baik, misalnya standar ideal izin pertambangan sehingga tidak menimbulkan kerusakan hutan.

Ia mengatakan pimpinan DPRD dan sebagian anggota telah meninjau lokasi banjir di daerah-daerah yang terdampak namun belum mendalami secara khusus terkait penyebab banjir tersebut.

DPRD sebatas mengamati bahwa aktivitas pertambangan seperti daerah yang paling terdampak banjir yakni Konawe Utara. Aktivitas pertambangan di Konawe Utara dekat dengan pesisir laut, sementara air meluap dari hulu yang jauh dari kawasan pesisir.

DPRD Sultra menjadwalkan dengar pendapat dengan Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membicarakan persoalan bencana banjir dan penyebabnya agar berita banjir tidak membias kemana-mana.

“DPRD bersama instansi terkait harus turun ke lapangan mengumpulkan fakta-fakta untuk mengungkap persoalan banjir. Kalau penyebabnya karena aktivitas perkebunan maka harus ada kebijakan yang diambil pemerintah daerah,” katanya.

Ia mengatakan jika bencana alam banjir dampak aktivitas pertambangan, maka harus dievaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Promo Miras Holywings, Fahira: Ini Provokasi bukan Promosi

SERUJI.CO.ID - Anggota DPD RI yang juga Senator DKI...

Demo Penghina Nabi di India, Dua Remaja Tewas

SERUJI.CO.ID - Dua remaja Muslim tewas dalam kekerasan di...

Syafii Maarif dan Isu Perbudakan Spiritual

Bagi saya mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual.

Innalillahi, Kembali Indonesia Berduka Guru Bangsa Buya Syafii Maarif Berpulang

Kabar duka kembali menyelimuti bangsa Indonesia dengan berpulangnya guru bangsa Buya Syafii Maarif pada hari hari ini, Jumat 27 Mei 2022.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Segarkan Wajah dengan A I U E O