DPRD Sultra Minta Semua Pihak Tidak Saling Tuding Terkait Penyebab Banjir

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Kalangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meminta para pihak tidak saling tuding terkait penyebab banjir karena memerlukan kajian atau analisis yang lebih cermat.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada di Kendari, Ahad (23/6), mengatakan pendapat yang tidak didukung kajian ilmiah bisa dipercaya atau sebaliknya menimbulkan permasalahan baru yang tidak memiliki kewajaran.

“Misalnya ada tudingan bahwa banjir diakibatkan oleh tambang, tuduhan tersebut bisa benar atau tidak benar. Nah, beragam pendapat yang tidak dijamin kebenarannya perlu pertimbangan karena menyangkut kenyamanan investasi di daerah,” kata Nursalam.

Ia mengatakan, DPRD belum menyebut banjir disebabkan tambang dan belum juga mau menyebut banjir bukan karena tambang karena kemungkinan disebabkan banyak faktor.

“Penggundulan hutan itu apakah disebabkan pertambangan, perkebunan, ‘illegal logging’. Mungkin juga banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga harus diamati kasus per kasus,” katanya.

Menurutnya, investasi sektor pertambangan memiliki legalitas hukum, kendati memang kawasan pertambangan harus diatur dengan baik, misalnya standar ideal izin pertambangan sehingga tidak menimbulkan kerusakan hutan.

Ia mengatakan pimpinan DPRD dan sebagian anggota telah meninjau lokasi banjir di daerah-daerah yang terdampak namun belum mendalami secara khusus terkait penyebab banjir tersebut.

DPRD sebatas mengamati bahwa aktivitas pertambangan seperti daerah yang paling terdampak banjir yakni Konawe Utara. Aktivitas pertambangan di Konawe Utara dekat dengan pesisir laut, sementara air meluap dari hulu yang jauh dari kawasan pesisir.

DPRD Sultra menjadwalkan dengar pendapat dengan Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membicarakan persoalan bencana banjir dan penyebabnya agar berita banjir tidak membias kemana-mana.

“DPRD bersama instansi terkait harus turun ke lapangan mengumpulkan fakta-fakta untuk mengungkap persoalan banjir. Kalau penyebabnya karena aktivitas perkebunan maka harus ada kebijakan yang diambil pemerintah daerah,” katanya.

Ia mengatakan jika bencana alam banjir dampak aktivitas pertambangan, maka harus dievaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi