DPRD: Segera Selesaikan Pembangunan di Kalsel


BANJARMASIN, SERUJI.CO.ID – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bidang Pembangunan dan Infrastruktur mengharapkan pembangunan bendungan di provinsinya segera selesai dan tuntas.

“Guna penuntasan pembangunan bendungan tersebut kami mendatangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Kamis (3/5).

Ia menjelaskan, pengertian tuntas tersebut tidak cuma selesai bangunan utama/bendungan, tetapi juga minimal hingga saluran pembagi ketiga (tersier) sehingga betul-betul berfungsi sebagai irigasi pertanian.

Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare yang terbagi atas 13 kabupaten/kota terdapat empat bendungan yang belum tuntas pembangunannya, yaitu Bendungan Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Selain itu, Bendungan Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Pitap Kabupaten Balangan dan Bendungan Kinarum Kabupaten Tabalong.

Kemudian dalam penantian atau proses pembangunannya yaitu Bendungan Pipitak Jaya Kabupaten Tapin yang konon masuk program strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.

Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, alasan agar pembangunan bendungan-bendungan tersebut segera selesai dan tuntas, antara lain sebagai salah satu upaya peningkatan produksi padi.

“Kita ingin bukan saja mampu mempertahankan swasembada pangan, tetapi lebih dari itu, yaitu keadaan yang sudah surplus terus meningkat serta bisa sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, terutama beras,” tuturnya.

Alasan lain yang cukup strategis, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, HSS dan HST itu, untuk menunjang program kedaulatan pangan sebagaimana keinginan Presiden Jokowi.

Dalam hubungannya dengan pembangunan pertanian di Kalsel, dia menambahkan, selain bendungan juga terdapat Polder Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), serta tata hidro mikro untuk daerah pertanian pasang surut di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

“Permasalahan Polder Alabio dan sistem tata hidro mikro Batola juga menjadi agenda pembicaraa Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH dari Partai Golkar ketika pertemuan dengan pihak Ditjen Sumber Daya Air,” demikian Riswandi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close