DPRD Minta Penegak Hukum Tindak Pertambangan Ilegal

PANGKALPINANG, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setiady meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas aktivitas tambang inkonvensional ilegal yang beroperasi di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Parit Enam.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk proaktif bersama dengan pemda untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal di lokasi itu, agar kawasan itu tidak semakin rusak,” katanya di Pangkalpinang, Rabu (11/4).

Dikatakannya, sesuai dengan peraturan daerah yang ada dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) bahwa tidak ada wilayah pertambangan di Kota Pangkalpinang.

“Pangkalpinang bukan wilayah tambang, jadi saya harap janganlah melakukan aktivitas penambangan di sini. Kalau memang masih ada yang beroperasi tidak perlu lagi kita menunda-nunda. Kita tindak tegas siapa pun mereka, karena sudah melanggar perda,” katanya.

Mengenai hal ini, pihaknya akan membangun komunikasi dengan pihak penegak hukum untuk melakukan penindakan aktivitas penambangan di wilayah Kota Pangkalpinang.

“Kami akan membangun komunikasi ke semua pihak termasuk pihak Polresta dan Polda jika memang perlu untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan,” katanya.

Jika pihak penegak hukum tidak sanggup, apalagi pihak yang lain. “Untuk itu sebagai aparat penegak hukum kami harapkan bisa melakukan tindakan tegas,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER