DPRD Minta Penegak Hukum Tindak Pertambangan Ilegal

0
33
  • 2
    Shares
Pertambangan liar (ilustrasi)

PANGKALPINANG, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setiady meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas aktivitas tambang inkonvensional ilegal yang beroperasi di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Parit Enam.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk proaktif bersama dengan pemda untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal di lokasi itu, agar kawasan itu tidak semakin rusak,” katanya di Pangkalpinang, Rabu (11/4).

Dikatakannya, sesuai dengan peraturan daerah yang ada dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) bahwa tidak ada wilayah pertambangan di Kota Pangkalpinang.

“Pangkalpinang bukan wilayah tambang, jadi saya harap janganlah melakukan aktivitas penambangan di sini. Kalau memang masih ada yang beroperasi tidak perlu lagi kita menunda-nunda. Kita tindak tegas siapa pun mereka, karena sudah melanggar perda,” katanya.

Mengenai hal ini, pihaknya akan membangun komunikasi dengan pihak penegak hukum untuk melakukan penindakan aktivitas penambangan di wilayah Kota Pangkalpinang.

“Kami akan membangun komunikasi ke semua pihak termasuk pihak Polresta dan Polda jika memang perlu untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan,” katanya.

Jika pihak penegak hukum tidak sanggup, apalagi pihak yang lain. “Untuk itu sebagai aparat penegak hukum kami harapkan bisa melakukan tindakan tegas,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU