PALANGKA RAYA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi D CPRD Kalimantan Tengah, Syamsul Hadi menduga banyaknya gelandangan dan pengemis (gepeng) selama bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran karena ada yang mengoordinasikan, sehingga tindakan tegas harus segera diambil agar memberikan efek jera.
Keberadaan gelandangan dan pengemis ini sebenarnya bukan sepenuhnya karena tidak sejahtera melainkan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengoordinasikannya untuk mendapatkan keuntungan, kata Syamsul di Palangka Raya, Sabtu (2/6).
“Jadi, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota se-Kalteng jangan hanya menertibkan, tapi juga harus mencari tahu apakah gelandangan dan pengemis ini terkoordinasi atau tidak. Jika terkoordinasi, ya harus ditindak tegas,” tambahnya.
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini, keberadaan gelandangan dan pengemis dapat membuat citra pemerintah daerah, khususnya Kepala Daerah, menjadi buruk bahkan dianggap kurang bagus.
Dia mengatakan kondisi daerah akan menjadi kumuh karena adanya gelandangan, masyarakat miskin seolah sangat banyak dan terkesan kurang sejahtera di daerah ini karena keberadaan pengemis di berbagai tempat.
“Kalau tidak ingin citra tersebut terbangun, ya solusinya tertibkan dan berikan tindakan tegas apabila gelandangan dan pengemis tersebut benar-benar terorganisasi,” kata Syamsul.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur ini mengaku kurang yakin banyak masyarakat di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini yang gelandangan dan pengemis.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, apabila benar masyarakat Kalteng, tentu keberadaannya selalu ada dan tidak hanya pada bulan ramadhan serta menjelang lebaran.
“Tapi kalau masalah gelandangan dan pengemis ini, persoalannya ada yang mengoordinasikan. Artinya harus dicari motifnya, bagaimana bentuknya. Kalau kita, ya minta memang harus ditertibkan lah,” demikian Syamsul. (Ant/Su02)
