DPRD Desak Pemkot Palu Naikkan Upah Program Padat Karya

PALU, SERUJI.CO.ID – DPRD Kota Palu mendesak pemerintah kota setempat untuk menaikkan bagi peserta program padat karya pengentasan kemiskinan yang saat ini hanya Rp250 ribu per bulan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Palu Muh Rum mengatakan bahwa upah tersebut perlu ditinjau kembali karena program padat karya ini hakekatnya adalkah untuk meningkatkan daya beli dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Hal yang sama dikemukakan anggota Komisi C Rusman Ramli, yang menyatakan akan terus mendesak wali kota agar upah peserta padat karya itu dinaikkan ke tingkat yang lebih wajar.

Rusman mengaku khawatir kalau upah itu tidak dibaikkan, maka warga tidak akan mau lagi mengikuti program ini.

“Program padat karya ini merupakan salah satu instrumen pembangunan Kota Palu di sektor ekonomi. Olehnya kita akan berusaha agar upah peserta padat karya dinaikkan,” imbuhnya.

Pada 2016, peserta padat karya diupah sebesar Rp500 ribu setiap bulan dengan masa kerja lima hari dalam seminggu selama sebulan. Namun saat ini hari kerja mereka tinggal dua hari seminggu dengan upah Rp250.000 yang diterima setiap bulan.

“Kami meminta bapak-bapak selaku wakil rakyat agar memperhatikan nasib para peserta padat karya yang hanya diupah Rp250 ribu perbulan,” kata Manto Hasyim, seorang warga peserta padat karya saat berdemo di DPRD Kota Palu, Kamis (8/3).

Menurut demonstran, selama ini manfaat program padat karya sangat terasa baik terhadap para peserta terlebih pemerintah kota dalam menciptakan Kota Palu yang bersih dari sampah yang dibuang sembarangan oleh warga. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.