Disdukcapil Biak Targetkan 100 Persen Warga Punya KTP Elektronik

BIAK, SERUJI.CO.ID– Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Biak Numfor, Papua menargetkan 100 persen warga Biak Numfor bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk digunakan pada pemilihan umum dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Secara nasional mulai berlaku pada pelaksanaan Pemilu 2019 setiap pemilih yang akan menggunakan hak suaranya harus punya E-KTP,” kata Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Mangihut Sitinjak dihubungi di Biak,ahad (11/3).

Kadisdukcapil Mangihut mengakui, pihaknya optimistis target perekaman 100 persen warga Biak Numfor untuk kepemilikan KTP-eldi Pemilu 2019 dapat terealiasi.

Ia menyebut untuk mencapai target perekaman tuntas 100 persen pihak Disdukcapil Biak telah mengintensifkan pelayanan “jemput bola” ke berbagai titik sasaran seperti ke sekolah dan ke kampung-kampung.


Mangihut mengakui adanya peningkatan perekaman KTP-el diperkirakan kian bertambah setiap harinya karena adanya program ke sekolah-sekolah yang digencarkan Disdukcapil Biak.

“Untuk siswa sekolah sasaran program perekaman data kependudukan yang dilakukan Disdukcapil kepada pelajar yang sudah berusia 17 tahun,”ujar Mangihut Sitinjak.

Mangihut menyebut data Disdukcapil hingga Maret 2018 jumlah warga Biak Numfor yang wajib memiliki KTP-el telah meningkat hingga mencapai 115 ribu orang..

Sedangkan hasil perekaman KTP-el sampai awal Maret 2018, lanjut Mangihut Sitinjak, telah mencapai di atas 80 persen dari jumlah wajib KTP 115 ribu.

Pelayanan dokumen kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Dirjen Kependudukan Kemendagri pada tahun anggaran 2018 mencapai sekitar Rp1 miliar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi