BPS: Angka Kemiskinan Papua Turun

BIAK, SERUJI.CO.ID – Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Simon Sapari menyebut jumlah angka kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 27,62 persen dibanding tahun 2016 28,17 persen.

“Saya harapkan jumlah angka kemiskinan di Papua turun setiap tahun dengan adanya berbagai kebijakan nawacita pemerintah untuk membangun dari pinggiran masyarakat kampung,” kata Kepala BPS Papua Simon Sapari usai membuka pelatihan petugas podes di Biak terkait angka kemiskinan, Senin (23/4) di Provinsi Papua.

Ia mengatakan untuk mengejar ketertinggalan angka kemiskinan di daerah Papua pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar masyarakat agar dapat setara dengan daerah lain.

Beberapa infrastruktur yang terus dibangun pemerintah antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, bandara udara, listrik, air bersih serta perumahan.

“Adanya perhatian pemerintah melalui kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diharapkan terus mengurangi angka kemiskinan masyarakat di tanah Papua,” ujar Kepala BPS Simon Sapari.

Ia mengharapkan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah harus mampu mendorong setiap program yang langsung menyentuh kebutuhan asli orang Papua sehingga dapat berdampak mengurangi angka kemiskinan masyarakat di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua.

Dari data angka kemiskinan tahun 2013, lanjut Simon, sebesar 31,52 persen, tahun 2014 27,80 persen serta tahun 2016 sebesar 27,62 persen.

“Dominan angka kemiskinan di Papua masih berada di kampung dan distrik/kecamatan sehingga membutuhkan perhatian serius pemkab/pemkot untuk menurunkan jumlah warga miskin,” harap Kepala BPS Simon Sapari.

Sedangkan jumlah penduduk Papua, menurut Simon Sapari, sesuai data BPS Papua tahun 2017 sebanyak 3.285.202 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 3.332.526 jiwa.

Berdasarkan data Kepala Papua Simon Sapari membuka pelatihan petugas pendata potensi desa di Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pendataan yang berlangsung serentak mulai 2-31 Mei 2018 sebagai bahan untuk perencanaan dan pembangunan Nasional. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER