Bawa Rp14 Juta, Polisi Tangkap Pegawai BPK Gadungan

MANOKWARI, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Resor Sorong Selatan, Papua Barat menangkap seorang petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap bendahara kampung pengelola dana desa.

Kabid Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat AKBP Hary Supriyono di Manokwari, Senin (19/2) mengatakan, pria yang mengaku pegawai BPK tersebut berinisial AL. Aksi penipuan dan pemerasan dilakukan terhadap Yussi Atanay Bendahara Kampung Namro Kabupaten Sorong Selatan.

“Pelaku ditangkap Ahad (18/2) malam sekitar pukul 21.45 Wit dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakaan oleh tim Sat Reskrim, Bhabinkamtibmas Desa Namru dan anggota Sat Intelkam Polres Sorsel,” kata Hary.

Dalam aksinya, kanjut Hary menjelaskan, AL yang berprofesi sebagai guru berstatus PNS tersebut mengaku sebagai pegawai BPK dan meminta uang bendahara kampung Namro.


“Pelaku ditangkap saat melancarkan aksi di depan sebuah toko di Kampung Wermit, Distrik Teminabuan. Saat ini sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya lagi.

Pada operasi ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.14, 4 juta diduga hasil pemerasan di Kampung Namro, uang sebesar Rp.1.050.000 diduga hasil pemerasan dari Kampung Mugim. Polisi juga menyita kwitansi uang ganti rugi kas negara dari bendahara Kampung Namro senilai Rp. 15.juta, buku Tabungan Bank Papua pelaku, handphone, p Nokia Id Card Intelijen BPKP – NKRI, ATM serta kartu idebtitas pelaku.

BACA JUGA:  Ketua HIPMI Imbau Pengusaha Papua Jangan Cepat Puas

Hary menjelaskan, dalam kasus ini pelaku mengaku sebagai petugas BPKP RI. AL menakuti korban dengan memberikan informasi bahwa ada temuan dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 di Kampung Namru.

Dari temuan tersebut, pelaku meminta korban mengembalikan anggaran ke kas negara melalui melalui dirinya. Dengan demikian kasusnya tuntas dan tidak berlanjut ke proses hukum.

“Awalnya pelaku menghubungi korban dan menjelaskan perihal temuan BPKRI. Lalu, janjian untuk ketemu disebuah rumah makan guna menuntas hasil temuan tersebut,” sebutnya pula.

Menurut pelaku, ujarnya menambahkan, pada tahun 2016 ada temuan sebesar Rp. 112.000.000 pada pengelolaan dana desa di kampung tersebut. Selanjutnya, ganti rugi bisa diberikan setengah, seperempat atau sepertiga dari temuan tersebut.

Sadar dirinya menjadi sasaran, korban pun langsung berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Kamp Namro. Hingga akhirnya, polisi berhasil membekuk pelaku saat melancarkan aksinya itu. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi