204 Ribu Warga Kalteng Belum Perekaman KTP-el

PALANGKARAYA, SERUJI.CO.ID – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Tengah, Brigong Tom Moenandaz mengakui terdapat 204 ribu warga penduduk di provinsi tersebut belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

Dari 1,7 juta jiwa penduduk Kalteng wajib KTP-el, baru sekitar 88 persen telah melakukan perekaman dan terdapat 11,77 persen atau sekitar 204 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman, kata Brigong di Palangka Raya, Jumat (13/4).

“Sekarang ini Disdukcapil di Kabupaten/Kota se-Kalteng terus berupaya keras mempercepat agar seluruh masyarakat yang wajib KTP-el telah melakukan perekaman. Bahkan saat hari libur pun, layanan perekaman KTP-el tetap dilaksanakan,” ucapnya.

Selain tetap membuka pelayanan saat libur, Disdukcapil Kabupaten/Kota juga didorng untuk melaksanakan ‘jemput bola’ atau mendatangi masyarakat jauh dari perkotaan agar dilakukan perekaman KTP-el.

Dia mengakui tiga pekan terakhir ini perekaman KTP-el di Provinsi Kalteng dimonitor, dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota setiap hari harus melaporkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Dirjen Dukcapil.

“Kita memang berkomitmen agar seluruh penduduk di Kalteng telah dilakukan perekaman KTP-el. Walaupun memang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut,” kata Brigong.

Kendala perekaman dan pencetakan KTP-el dialami Kabupaten/Kota se-Kalteng yakni peralatan yang ada saat ini sudah tua dan sebagian mulai mengalami kerusakan. Sebab, peralatan tersebut pengadaannya dilakukan pada tahun 2012 dan terus dipergunakan demi mengejar target yang ditetapkan.

Dia mengatakan baru di tahun 2018 ini Disdukcapil kabupaten/kota dipersilahkan oleh Dirjen Dukcapil melakukan pengadaan peralatan baru. Namun karena keterbatasan yang ada, maka Pemerintah Pusat perlu memebrikan bantuan dalam pengadaan peralatan tersebut.

“Kendala lain, selain kondisi geografis yang sangat jauh dan sulit di jangkau, mendapatkan transportasi ke desa-desa juga tidak mudah. kesadaran warga untuk melakukan pekeraman KTP itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan lagi,” demikian Brigong. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy