204 Ribu Warga Kalteng Belum Perekaman KTP-el

PALANGKARAYA, SERUJI.CO.ID – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Tengah, Brigong Tom Moenandaz mengakui terdapat 204 ribu warga penduduk di provinsi tersebut belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

Dari 1,7 juta jiwa penduduk Kalteng wajib KTP-el, baru sekitar 88 persen telah melakukan perekaman dan terdapat 11,77 persen atau sekitar 204 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman, kata Brigong di Palangka Raya, Jumat (13/4).

“Sekarang ini Disdukcapil di Kabupaten/Kota se-Kalteng terus berupaya keras mempercepat agar seluruh masyarakat yang wajib KTP-el telah melakukan perekaman. Bahkan saat hari libur pun, layanan perekaman KTP-el tetap dilaksanakan,” ucapnya.

Selain tetap membuka pelayanan saat libur, Disdukcapil Kabupaten/Kota juga didorng untuk melaksanakan ‘jemput bola’ atau mendatangi masyarakat jauh dari perkotaan agar dilakukan perekaman KTP-el.

Dia mengakui tiga pekan terakhir ini perekaman KTP-el di Provinsi Kalteng dimonitor, dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota setiap hari harus melaporkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Dirjen Dukcapil.

“Kita memang berkomitmen agar seluruh penduduk di Kalteng telah dilakukan perekaman KTP-el. Walaupun memang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut,” kata Brigong.

Kendala perekaman dan pencetakan KTP-el dialami Kabupaten/Kota se-Kalteng yakni peralatan yang ada saat ini sudah tua dan sebagian mulai mengalami kerusakan. Sebab, peralatan tersebut pengadaannya dilakukan pada tahun 2012 dan terus dipergunakan demi mengejar target yang ditetapkan.

Dia mengatakan baru di tahun 2018 ini Disdukcapil kabupaten/kota dipersilahkan oleh Dirjen Dukcapil melakukan pengadaan peralatan baru. Namun karena keterbatasan yang ada, maka Pemerintah Pusat perlu memebrikan bantuan dalam pengadaan peralatan tersebut.

“Kendala lain, selain kondisi geografis yang sangat jauh dan sulit di jangkau, mendapatkan transportasi ke desa-desa juga tidak mudah. kesadaran warga untuk melakukan pekeraman KTP itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan lagi,” demikian Brigong. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Bangsa Gagal Nyintesis

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER