102 Izin Pertambangan Dihentikan, Jatam Kaltara Layangkan Surat

0
46
Theodorus GEB
Theodorus GEB. (Foto: SHD/SERUJI)

TANJUNG SELOR, SERUJI.CO.ID – Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Utara (Jatam Kaltara) kembali melayangkan Surat Permohonan Informasi untuk membuka nama atas 102 perusahaan tambang batubara yang terkena sanksi penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (09/11).

Koordinator Jatam Kaltara, Theodorus G.E.B., mengatakan dasar permohonan Jatam Kaltara yaitu Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 6/6/2017 dengan nomor 1187/30/DJB/2017 dan surat tertanggal 13/6/2017 dengan nomor 540/477/DESDM-II/VI/2017, dengan perihal Pemberitahuan Sanksi Default (Penghentian Sementara).

“Di dalam surat tersebut menyebutkan agar perusahaan pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara untuk menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang. Dan apabila selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka akan ditindak lanjuti dengan pencabutan IUP,” jelas Theodorus.

Surat Permohonan Informasi
Surat tanda terima atas Surat Permohonan Informasi oleh Jatam Kaltara. (Foto: SHD/SERUJI)

Oleh karena itu Jatam Kaltara juga memohon informasi daftar nama-nama perusahaan pertambangan yang sudah dan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang.

“Karena selama ini tidak ada keterbukaan informasi, nama-nama perusahaan mana saja yang taat atau tidak taat dalam melaksanakan kewajiban tersebut,” ungkapnya.

Jatam Kaltara, kata Theodorus, akan mendorong Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara serta Kementerian ESDM agar segera mencabut IUP perusahaan yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya.

“Jatam Kaltara dalam melayangkan Surat Permohonan Informasi tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam Surat Permohonan Informasi tersebut Jatam Kaltara juga melayangkan tembusan ke Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Utara, karena sesuai dengan kewenangannya Ombusdman RI mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Dan jika setelah sepuluh hari kalender tidak ada jawaban, akan dilayangkan surat keberatan ke gubernur,” pungkasnya. (SHD/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

HIV positif

Belasan Ibu Hamil di Kaltara Positif HIV

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menemukan belasan ibu hamil positif mengidap penyakit HIV/AIDS pada 2017. "Ada 12 ibu hamil di Kaltara ini positif...

Kapolda Papua Serahkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Asmat

ASMAT, SERUJI.CO.ID - Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan sanak keluarganya yang menderita penyakit campak dan gizi buruk di...

TNI Kerahkan Dua Helikopter Kirim Obat ke Asmat

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Markas Besar TNI mengerahkan dua unit helikopter untuk mengirim obat-obatan guna membantu menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat,...

Jiwa Gotong Royong yang Masih Tumbuh Subur

Tempo hari saya tercengang dengan megahnya sebuah masjid di desa Raji,  Demak, Jawa Tengah. Rupanya masjid yang belum selesai di bangun itu sudah menelan...

kebebasan berpikir

Kebebasan dalam Berpikir Hakikat bebas adalah merdeka dari segala hal yang mengikat. Berbicara tentang bebas, kita dapat belajar dari pengalaman komika kenamaan yaitu Ge Pamungkas...
_99517609_gepamungkas_joshuasuherman

Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia Darurat Keadilan Salah satu penyebab gagalnya beberapa negara di Afrika di antaranya dalam masalah ketimpangan keadilan, sebut saja di Ethiopia, Zimbabwe dan negara-negara yang...