Yakin Dapat Ulangi Prestasi 2018, Gubernur Anies Canangkan “Road to Retain WTP”

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka pertemuan awal Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah (PALKP) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/2).

Dalam sambutannya, Anies menyampaikan optimismenya bahwa Pemprov DKI Jakarta mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika tahun lalu kita membuat tagline Road to WTP dan alhamdulillah hal itu tercapai. Maka, di tahun ini kita ganti Road to Retain WTP, artinya kita harus mempertahankan opini ini,” katanya.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP yang sebelumnya diraih Provinsi DKI Jakarta, Anies telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, agar bekerja ekstra keras dengan waktu yang lebih singkat.

Baca juga: Anies-Sandiaga Janjikan Laporan Keuangan Berpredikat WTP

Menurutnya, saat ini tantangannya lebih besar, dan waktu yang terbilang lebih pendek dibanding tahun lalu.

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk menyelesaikan semua yang menjadi kewajiban dan pekerjaan rumah yang masih dimiliki, agar Laporan Keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018 bisa dipertahankan pada status WTP.

“Memang kita mengakui, masalah yang menantang bagi kita adalah masalah penataan aset. Dan penataan aset ini umumnya temuan-temuan dari 2017 ke belakang, yang ini masih menjadi PR. InsyaAllah kita akan tuntaskan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Baca juga: Pegawai BPK Terkena OTT KPK Terkait Status WTP Kementerian Desa

Ia juga memberikan apresiasi atas peran BPK RI yang terus melakukan monitoring dan mentoring kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam penyelesaian laporan keuangannya.

“Kami di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik adanya BPK, atas bimbingan dan nasihatnya, agar semua yang kita kerjakan di pemerintah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan prinsip good governance,” tukasnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.