Yakin Dapat Ulangi Prestasi 2018, Gubernur Anies Canangkan “Road to Retain WTP”

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka pertemuan awal Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah (PALKP) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/2).

Dalam sambutannya, Anies menyampaikan optimismenya bahwa Pemprov DKI Jakarta mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika tahun lalu kita membuat tagline Road to WTP dan alhamdulillah hal itu tercapai. Maka, di tahun ini kita ganti Road to Retain WTP, artinya kita harus mempertahankan opini ini,” katanya.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP yang sebelumnya diraih Provinsi DKI Jakarta, Anies telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, agar bekerja ekstra keras dengan waktu yang lebih singkat.


Baca juga: Anies-Sandiaga Janjikan Laporan Keuangan Berpredikat WTP

Menurutnya, saat ini tantangannya lebih besar, dan waktu yang terbilang lebih pendek dibanding tahun lalu.

BACA JUGA:  Selama Dipimpin Anies Baswedan Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Peningkatan

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk menyelesaikan semua yang menjadi kewajiban dan pekerjaan rumah yang masih dimiliki, agar Laporan Keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018 bisa dipertahankan pada status WTP.

“Memang kita mengakui, masalah yang menantang bagi kita adalah masalah penataan aset. Dan penataan aset ini umumnya temuan-temuan dari 2017 ke belakang, yang ini masih menjadi PR. InsyaAllah kita akan tuntaskan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Baca juga: Pegawai BPK Terkena OTT KPK Terkait Status WTP Kementerian Desa

Ia juga memberikan apresiasi atas peran BPK RI yang terus melakukan monitoring dan mentoring kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam penyelesaian laporan keuangannya.

“Kami di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik adanya BPK, atas bimbingan dan nasihatnya, agar semua yang kita kerjakan di pemerintah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan prinsip good governance,” tukasnya. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Olahraga, Mulai Saja!

Nah, seperti pasien di atas, memulai olahraga itu sebenarnya tidak sulit. Cukup cari satu saja motivasi yang kuat, dan kemudian lakukan saja. Anda tidak perlu ruang, perlengkapan, sepatu, kaos khusus misalnya untuk itu -kalau ada barangkali lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

The SOMAD Power

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi