Walhi Dorong Anies Cabut Pergub Pelayanan Perizinan Reklamasi

0
106
reklamasi
Reklamasi teluk Jakarta. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Peraturan Gubernur No.146/2014 yang mengatur pelayanan perizinan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta untuk menghentikan masalah reklamasi yang berkepanjangan.

“Diperlukan terobosan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berupa tindakan cepat dan nyata agar polemik tidak berkepanjangan dan semakin mengaburkan persoalan yang ada,” ujar Manager Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Eksekutif Nasional WALHI Ony Mahardika dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/11).

Anies Baswedan juga diminta mencabut Peraturan Gubernur No.206/2016 dan Peraturan Gubernur No.137/2017 yang mengatur panduan rancang kota Pulau C, D dan G.

“Melanjutkan proses pembangunan Pulau C dan D yang sudah berdiri saat ini sama saja dengan melakukan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup,” tegasnya.

Setelah mencabut pergub tersebut, Ony menyarankan Anies tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi.

WALHI menilai rancangan peraturan RZWP3K DKI Jakarta juga perlu ditinjau kembali, khususnya terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta.

Kemudian Pemprov DKI diminta melakukan kajian komprehensif tentang hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah telanjur dibangun, yakni Pulau C, D dan G dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik.

‘Proses dan hasil kajian harus dibuka ke publik,” tutur Ony.

Langkah selanjutnya, menurut WALHI adalah dilakukan pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta, termasuk pemulihan wilayah yang saat ini sudah terbangun atau berubah menjadi pulau-pulau.

Selain itu, diperlukan rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta secara partisipatif.

“Ketiadaan langkah nyata dan segera dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakibat pada berlanjutnya polemik,” ujar Ony.

Untuk itu, WALHI juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melaksanakan janji politiknya secara tegas dan dalam tindakan nyata. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

HIV positif

Belasan Ibu Hamil di Kaltara Positif HIV

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menemukan belasan ibu hamil positif mengidap penyakit HIV/AIDS pada 2017. "Ada 12 ibu hamil di Kaltara ini positif...

Kapolda Papua Serahkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Asmat

ASMAT, SERUJI.CO.ID - Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan sanak keluarganya yang menderita penyakit campak dan gizi buruk di...

TNI Kerahkan Dua Helikopter Kirim Obat ke Asmat

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Markas Besar TNI mengerahkan dua unit helikopter untuk mengirim obat-obatan guna membantu menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat,...

Jiwa Gotong Royong yang Masih Tumbuh Subur

Tempo hari saya tercengang dengan megahnya sebuah masjid di desa Raji,  Demak, Jawa Tengah. Rupanya masjid yang belum selesai di bangun itu sudah menelan...

kebebasan berpikir

Kebebasan dalam Berpikir Hakikat bebas adalah merdeka dari segala hal yang mengikat. Berbicara tentang bebas, kita dapat belajar dari pengalaman komika kenamaan yaitu Ge Pamungkas...
_99517609_gepamungkas_joshuasuherman

Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia Darurat Keadilan Salah satu penyebab gagalnya beberapa negara di Afrika di antaranya dalam masalah ketimpangan keadilan, sebut saja di Ethiopia, Zimbabwe dan negara-negara yang...