Wagub Banten Minta Disdikbud Pastikan Tidak Ada Kendala Dalam PPDB 2019

SERANG, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengantisipasi dan memastikan tidak terjadi kendala apapun dalam rangka pembuktian kinerja pemerintah dalam fasilitasi masyarakat mengakses pendaftaran masuk sekolah.

“Saya harap seluruh kepala OPD memperhatikan program yang sudah dan akan dijalankan. Salah satu contoh, memasuki tahun ajaran baru, Pemprov harus memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mendaftarkan siswa siswinya masuk sekolah. Jika menggunakan online, kesiapan terhadap PPDB harus menjadi salah satu fokus kita khususnya Dindikbud. Kita harus buktikan dan fasilitasi masyarakat dengan memberi kemudahan, masyarakat jangan dibuat pusing,” kata Andika Hazrumy di Serang, Senin (17/6).

Ia mengatakan, Gubernur dan Wagub akan terus memantau dan mengawasi berjalannya proses PPDB 2019 di Provinsi Banten agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Ia juga menekankan kepada OPD-OPD lainnya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimulai dengan menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap profesi yang diemban.


Wagub melihat tingkat kehadiran dari seluruh aparatur pada apel hari ini meningkat signifikan dari sebelumnya. Hal ini harus disyukuri dan dipertahankan karena merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai ASN.

Esensi hari kesadaran nasional yang diperingati setiap bulan juga perlu diresapi untuk bagaimana dapat meningkatkan kedisplinan atas dasar kesadaran sebagai ASN, karena dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat Banten.

“Tahun 2019, saya tidak ingin terjadi kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan PPDB seperti tahun sebelumnya. Apabila terjadi kekacauan, maka kinerja Pemprov belum maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Jika lancar, disitulah kinerja kita bisa diakui masyarakat,” kata Andik Hazrumy pada upacara Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten terus melakukan sejumlah terobosan, untuk memberikan pelayanan dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2019.

Setelahnya PPDB menggunakan media sosial seperti Youtube untuk melakukan sosialisasi, kali ini Dindikbud Banten juga menggunakan video live streaming untuk meningkatkan pelayanan PPDB di Provinsi Banten.

Menurut Panitia PPDB Disdikbud Banten, Rudi Prihadi, fungsi video live streaming ini salah satunya untuk meningkatkan koordinasi antar sekolah, sekolah dengan Kantor Cabang Dinas (KCD), sekolah dengan Disdikbud Banten, serta koordinasi antar kabupaten/kota.

“Nanti suasana PPDB di sekolah bisa dipantau melalui video live streaming, baik oleh sekolah lain, KCD maupun oleh Disdikbud Banten,” kata Rudi.

Ia mengatakan, tidak hanya untuk memantau pelaksanaan PPDB video live streaming ini juga akan digunakan untuk live antar sekolah terkait kondisi kuota dan peralihan peserta didik baru jika kuota sekolah yang dituju sudah terisi.

“Video live streaming tersebut juga bisa digunakan oleh orang tua atau calon peserta didik baru untuk mengetahui kondisi kuota di sekolah pilihan kedua,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi