Visi Negara Maritim Harus Jadi Jangka Panjang

0
15
Ilustrasi.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Visi negara maritim bagi Republik Indonesia seharusnya dapat menjadi sasaran jangka panjang yang tidak hanya sebatas kepada pemerintahan Presiden Jokowi tetapi juga perlu diteruskan oleh siapa pun pemerintahan selanjutnya.

“Iskindo (Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia) mengusulkan kepada Presiden RI agar memperkuat warna dan substansi maritim dalam pembangunan nasional menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045,” kata Ketua Harian Iskindo, Moh Abdi Suhufan dalam rilis, Rabu (16/5).

Untuk itu, ujar dia, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus terefleksi dengan jelas dan tegas dalam kebijakandan peta jalan rencana pembangunan nasional, serta rencana pendanaan terhadap proses pembangunan di Tanah Air tersebut.

Iskindo juga mengusulkan kepada Presiden RI agar menjadikan maritim sebagai tema, fokus dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah 2019.

“Hal ini mengingat bahwa dalam empat tahun pelaksanaan pembangunan, kemaritiman masih belum menjadi arus utama pembangunan oleh sektor-sektor lain,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa dalam sisa waktu pemerintahan saat ini, hendaknya dilakukan akselerasi pembangunan sektor maritim dengan menjadikannya sebagai fokus dan prioritas pemerintah, termasuk dengan memacu investasi swasta yang lebih signifikan di bidang maritim.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, beragam inovasi riset kelautan dan perikanan yang dilakukan peneliti nasional dapat mendorong kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan membantu nelayan Nusantara.

“Saya berharap para peneliti melakukan inovasi-inovasi riset kelautan dan perikanan yang bisa membantu nelayan meningkatkan taraf hidupnya, inovasi yang memberi solusi-solusi terbaik dalam bidang budidaya, inovasi yang mampu menjaga keanekaragaman hayati kelautan perikanan, dan inovasi yang mendorong dan mendukung kemandirian dan kedaulatan negara,” kata Menteri Susi.

Ia juga menginginkan agar Iptek ditempatkan pada bagian integral seluruh kegiatan pelayanan masyarakat dan wujud pengabdian kepada bangsa dan negara, baik melalui penyusunan kebijakan dan regulasi, maupun implementasi kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan Iptek dapat menjadi bagian dari kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air baik ke domestik maupun global harus berpihak kepada kepentingan nelayan kecil.

“Masalah distribusi dan pasar bukan masalah yang bisa diselesaikan sehari dua hari,” kata Susan Herawati di Jakarta, Senin (23/4).

Menurut Susan, dalam rantai produksi perikanan Nusantara masih kerap ditemukan bahwa pihak yang menguasai modal besar adalah mereka yang menguasai pasar.

Sedangkan nelayan kecil, katanya, masih menjadi seperti kaum marjinal atau terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal yang besar. Para nelayan tersebut, menurut dia, juga mengalami kebingungan untuk menjual ikan mereka ke pasar yang lebih luas. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...