Soal Sumber Waras, Sandiaga Berikan Dua Pilihan

1
8224
Sandiaga Uno
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. (foto:Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áPolemik pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih belum selesai. Sebab, audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan pengadaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan saat ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI sedang menindaklanjuti hasil audit BPK. Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengambil keputusan, pilihannya apakah meminta pihak Yayasan RS Sumber Waras mengembalikan kerugian negara atau membatalkan pengadaannya.

“Pilihan yang pertama memohon pengembalian dana Rp 191 miliar dari Yayasan Sumber Waras sebagai kelebihan bayar,” kata Sandiaga kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11).

Loading...

Ia mengatakan jumlah itu telah ditetapkan oleh BPK. Oleh karenanya, dana itu harus dikembalikan.

Sandiaga juga memberikan opsi kedua yaitu pembatalan pembelian.

“Atau dibatalkan pembeliannya,” kata dia.

Sebelum salah satu opsi itu dipenuhi, kata Sandiaga, permasalahan RS Sumber Waras tidak akan selesai. Dan sebelum masalah itu selesai, Pemprov DKI belum dapat menindaklanjuti pembangunan rumah sakit baik dari sisi akuntansi maupun hukum.

“Saya harap permasalahan ini akan segera diselesaikan sesuai dengan alur akuntabilitas publik atau road to WTP itu,” ujarnya.

Sebelumnya, BPK kembali menegaskan bahwa pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai. Proyek ini terindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar. Jumlah ini adalah hasil pemeriksaan investigatif BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta membatalkan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Rekomendasi itu untuk memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) karena BPK fokus pada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kewajiban pengembalian kerugian negara itu merupakan tanggung jawab Yayasan Sumber Waras. (SU02)

loading...

1 KOMENTAR

  1. Kalau mengaca rekomendasi BPK batalkan, ini upaya maksimal menyelamatkan uang negara-walau negara rugi dari deprisasi rupiah.Dikembalikan juga baik, win-2 solution.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU