Sebagian Warga Jakarta Tak Setuju Becak Beroperasi Lagi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sejumlah warga di daerah Penjaringan, Jakarta tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melegalkan pengoperasian becak di  Jakarta.

“Jelas tidak setuju. Karena becak itu kadang semaunya, rata-rata mereka kan tidak berpendidikan, jadi pemahamannya lain. Meski sudah dibuat aturan, nanti pasti mereka melanggar juga. Malah kadang galakan tukang becak, waktu itu motor saya pernah ditabrak, sudah jelas yang salah dia malah dia yang lebih marah dari saya,” kata seorang penjual barang bekas Amin kepada Antara di Jakarta, Selasa (23/1).

Amin berpendapat, wacana kebijakan yang dibuat Anies tersebut semata-mata hanya membela sekelompok orang karena kontrak politiknya.

“Sudah terbaca itu karena politik. Kalau masyarakat bilang tidak setuju, belum tentu didengar juga sama Anies kan, otomatis masyarakat pun ikut saja dengan kebijakan itu, kita enggak bisa apa-apa,” ujar Amin.

Selain itu, warga lainnya Hotlas Mora menilai pengoperasian becak kembali sangat tidak manusiawi. Pasalnya becak itu digerakkan dengan tenaga manusia.

“Sekarang bukan zamannya lagi becak. Kalau saya tidak setuju dengan ide tersebut. Karena seperti balik lagi ke zaman kolonial. Becak kan digerakkan dengan tenaga manusia, kasihan juga sama tukang becak yang sudah tua,” kata Hotlas.

Hotlas berpendapat lebih baik Anies memberikan pekerjaan lain untuk para tukang becak daripada harus mengoperasikan lagi becak, terutama dengan alasan untuk wisata.

“Menurut saya, lebih baik para tukang becak diberi pekerjaan lain, misal tukang sapu jalan atau lainnya. Karena penghasilan becak sendiri berapa? apa penghasilannya cukup dengan biaya hidup sekarang ini?” tutur Hotlas.

Sementara itu, seorang pedagang buah Kiko juga kurang setuju dengan rencana itu. Dia menilai dengan beroperasinya lagi becak hanya akan menimbulkan kemacetan dan menambah semrawut jalan.

“Kurang setuju, karena nanti akan membuat jalan macet. Bukan hanya akibat becak yang melaju di jalanan, tapi juga jalan pasti akan sempit karena banyaknya becak yang mangkal,” kata Kiko.

Kiko berharap bila memang keputusan pengoperasian di kawasan Jakarta tetap terlaksana, jangan diadakan becak terlalu banyak.

“Kalau memang tetap dilaksanakan kebijakan itu, harapan saya becak jangan terlalu banyak, sudah yang ada saja jangan ditambah. Kalau pun dioperasikan di kampung-kampung, harus jelas yang dimaksud jalan perkampungan seperti apa? Apakah bisa dipastikan tidak akan melaju di jalan raya sementara aksesibilitas ke lokasi bisa jadi mengharuskan melalui jalan raya,” tutur Kiko. (Ant/SU02)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.