Sandiaga Targetkan Tahun 2020 Jakarta Jadi Destinasi Wisata Halal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengharapkan Jakarta pada tahun 2020 bisa mencapai target sebagai kota destinasi dan wisata halal yang bisa bersaing dengan kota lainnya di Asia.

“Kita ingin pada 2020 Jakarta bisa mencapai target sebagai kota dengan destinasi dan wisata halal yang bisa bersaing. Kita juga targetkan satu juta global halal tourism bisa datang ke Jakarta untuk lima tahun ke depan,” kata Sandiaga saat meluncurkan Focus Group Discussion (FGD) Pariwisata Halal dan Destinasi Halal di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Saat ini, Jakarta berbenah dan ingin ada rencana kerja yang bisa diimplementasikan secara konkrit dan destinasi halal tersebut bisa tumbuh dari produk-produk unggulan yang ada DKI, katanya.

“Produk – produk unggulan seperti kuliner, muslim fashion dan juga destinasi seperti Kota Tua dan Kepulauan Seribu. Di wilayah Selatan juga ada Setu Babakan yang bisa kita dorong sebagai pusat kuliner,” kata Sandiaga.

BACA JUGA:  Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran di Taman Kota

Pusat budaya Betawi yang tentunya bisa dietalasekan sebagai destinasi halal yang mudah-mudahan bisa menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan lapangan kerja, katanya.

“Karena kita tidak ingin begitu pariwisata ‘booming’, lapangan kerjanya akhirnya tidak siap. Makanya kita menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah di sini dan forum pelajar dari beberapa universitas untuk menyiapkan SDM-nya. Dengan tenaga kerja yang siap. Jadi kita tidak harus mengimpor tenaga kerja dari asing untuk pariwisata halal ini, begitu ‘booming’. Tapi kita sudah siapkan SDM,” kata Wagub.

Peraturan Gubernur (Pergub) terkait wisata halal sudah ditandatangani, sebelumnya sudah didorong dan harus ada revisi sedikit. Berkaitan dengan beberapa perkembangan terkini. Itu nanti lagi dibicarakan di FGD, katanya.

“Mulai dari pertama yang diatur destinasinya, insentif-insentif apa yang kita berikan. Juga kesiapan daripada SDM, kesiapan daripada regulasi -regulasi turunannya, SKPD mana saja yang bertanggungjawab. Pergubnya mengatur itu sehingga kita lebih komprehensif untuk menggarap destinasi wisata halal,” kata Sandiaga. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

9 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi