Sandiaga Perintahkan Dishub Evaluasi Rekayasa Arus Matraman

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memerintahkan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) mengevaluasi secara rutin rekayasa arus lalu lintas di sekitar Jalur Lintas Bawah Matraman Jakarta Timur.

“Petugas (Dishub) harus lebih masif mensosialisasikan dan mengevaluasi rekayasa lalu lintas,” kata Sandiaga di Jalarta Rabu (11/4).

Sandiaga bersama Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah dan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal sempat meninjau Jalur Lintas Bawah Matraman Jakarta Timur.

Sandiaga mengatakan pelebaran jalan secara teori mengurangi kemacetan dan meningkatkan percepatan kendaraan namun petugas harus mengarahkan dan mensosialisasikan kepada pengendara.

Sandiaga juga mengimbau masyarakat lebih mencermati arahan lalu lintas dari petugas yang siaga pada titik lokasi dan menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang baru tersebut agar jalur lintas bawah ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Masyarakat dimohon cermat. Ini pengaturan yang baru dan harus dipatuhi. Jangan panik dan putar balik kalau putar balik itu malah menambah permasalahan (kemacetan), tutur Sandiaga.

Sandiaga juga menginstruksikan penambahan petugas agar masyarakat yang berkendaraan tidak bingung dan melintasi dari arah timur menuju barat.

Sandiaga meminta petugas tiba lebih pagi memantau kondisi jalur baru tersebut untuk mengarahkan pengendara mengantisipasi kemacetan.

Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan petugas akan terus mengkaji rekayasa lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan.

“Kami akan terus membuat rekayasa-rekayasa (lalin) sampai mendapatkan formulasi yang efektif, baik itu untuk kendaraan pribadi, terlebih lagi untuk angkutan umum dan busway, jelasnya. Selama uji coba berlangsung, Dishub Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas di Simpang Matraman Jakarta Timur dan Simpang Megaria, Jakarta Pusat.

Jalur lintas bawah Matraman mulai dibangun pada awal 2017 dengan panjang 700 meter dan lebar 7 meter yang dapat dilintasi Kendaraan ketinggian maksimal 4,2 meter.

Diperkirakan jalur Lintas Bawah Matraman akan memgurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan angka kemacetan hingga 30 persen di wilayah tersebut. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.