Ribuan Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi 234

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ribuan pengemudi ojek online dari perusahaan aplikasi Grab dan Go-Jek melakukan aksi unjuk rasa “234 Ojek Online NKRI” di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (23/4).

Para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda dua (Garda) tersebut telah berkumpul sejak 13.00 WIB dan menyampaikan tuntutannya terkait regulasi dan peningkatan insentif yang dinilai terlalu kecil.

“Insentif dari perusahaan terlalu kecil. Kami minta kembali seperti sebelumnya yakni Rp4.000 per kilometer. Sekarang ini terlalu kecil, cuma Rp1.600 per kilometer,” kata Surya, salah satu pengemudi ojek online asal Grogol.

Para pengemudi ojek online mendesak ada regulasi dari pemerintah, apalagi hingga saat ini transportasi ojek online belum disetujui dan diakui legal secara hukum.


Baca juga: Ratusan Ojek Online Tuntut Samaratakan Tarif

Aksi 234 Ojek Online RI ini diperkirakan berlangsung sampai pukul 17.00 WIB sehingga masyarakat pengguna jalan diharapkan menghindari jalan protokol Jl. Jenderal Gatot Subroto, atau tepatnya di depan Gedung DPR/MPR RI.

Dampak dari aksi ini adalah selain para penumpang pengguna ojek online kesulitan mendapatkan “driver”, juga membuat lalu lintas dari Simpang Susun Semanggi tersendat.

Dari pantauan Antara, para pengemudi ojek online berkumpul di bahu jalan dari Halte JCC Senayan hingga titik aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Lalu lintas kendaraan dari Simpang Susun Semanggi juga tampak tersendat sampai Jalan Graha Pemuda.

Pengemudi ojek online lainnya, Agus, mengatakan komunitasnya memperbolehkan driver ojek online mengangkut penumpang, namun tidak diperbolehkan melewati wilayah sekitar aksi.

“Kalau ada yang lewat sekitar demo, ya kita berhentikan, suruh ikut demo juga. Solidaritas dong,” kata Agus. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik