Rawan Bencana, Namun Alokasi Dana Sedikit

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan anggaran Rp300 juta untuk pengadaan kebutuhan tanggap darurat bencana alam tahun 2018.

“Tahun ini BPBD hanya mendapat alokasi anggaran Rp300 juta untuk pengadaan kebutuhan tangap darurat bencana alam di NTT. Anggaran ini terlampau kecil sementara kasus bencana alam di daerah ini sangat tinggi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nusa Tenggara Timur, Tini Thadeus di Kupang, Rabu (31/1), terkait antisipasi penanganan bencana alam di NTT.

Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp300 juta itu hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan tanggap darurat bagi kebutuhan para korban bencana alam di NTT.

“Kita usulkan Rp1 milyar namun yang dialokasikan oleh dewan hanya hanya Rp300 juta,” tegasnya.

Menurut dua, anggaran pengadaan bahan tangap darurat untuk penanganan bencana alam di provinsi berbasis kepulauan ini sebesar Rp1 miliar, karena daerah ini rawan terhadap bencana alam.

BPBD NTT kata dia, sedang melakukan proses tender untuk pengadaan bahan tangap darurat seperti terpal, selimut, pakaian sekolah senilai Rp300 juta.

Menurut dia, pemangkasan anggaran bencana alam itu merupakan imbas dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkda) gubernur dan wakil gubernur NTT tahun 2018 yang menyedot anggaran Rp700 miliar.

“Biaya pelaksanaan pilkada 2018 sangat mahal karena harus menyedot anggaran APBD I NTT sebesar Rp700 miliar, sehingga banyak anggaran setiap dinas di daerah ini dipangkas untuk mendukungan pelaksanaan pilkada,” kata Tini.

Sekalipun anggarannya sangat terbatas kata dia, namun pemerintah kabupaten/kota di NTT juga memiliki anggaran sendiri dalam mengantisipasi bencana alam di daerah setempat.

“Selain itu juga ada bantuan dari pemerintah pusat yang selalu dialokasikan setiap tahunya,” tegas Tini. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER