Rawan Bencana, Namun Alokasi Dana Sedikit

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan anggaran Rp300 juta untuk pengadaan kebutuhan tanggap darurat bencana alam tahun 2018.

“Tahun ini BPBD hanya mendapat alokasi anggaran Rp300 juta untuk pengadaan kebutuhan tangap darurat bencana alam di NTT. Anggaran ini terlampau kecil sementara kasus bencana alam di daerah ini sangat tinggi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nusa Tenggara Timur, Tini Thadeus di Kupang, Rabu (31/1), terkait antisipasi penanganan bencana alam di NTT.

Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp300 juta itu hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan tanggap darurat bagi kebutuhan para korban bencana alam di NTT.

“Kita usulkan Rp1 milyar namun yang dialokasikan oleh dewan hanya hanya Rp300 juta,” tegasnya.


Menurut dua, anggaran pengadaan bahan tangap darurat untuk penanganan bencana alam di provinsi berbasis kepulauan ini sebesar Rp1 miliar, karena daerah ini rawan terhadap bencana alam.

BACA JUGA:  Kemenhub Akan Tindak Lanjuti Laporan Pengemudi Taksi Daring

BPBD NTT kata dia, sedang melakukan proses tender untuk pengadaan bahan tangap darurat seperti terpal, selimut, pakaian sekolah senilai Rp300 juta.

Menurut dia, pemangkasan anggaran bencana alam itu merupakan imbas dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkda) gubernur dan wakil gubernur NTT tahun 2018 yang menyedot anggaran Rp700 miliar.

“Biaya pelaksanaan pilkada 2018 sangat mahal karena harus menyedot anggaran APBD I NTT sebesar Rp700 miliar, sehingga banyak anggaran setiap dinas di daerah ini dipangkas untuk mendukungan pelaksanaan pilkada,” kata Tini.

Sekalipun anggarannya sangat terbatas kata dia, namun pemerintah kabupaten/kota di NTT juga memiliki anggaran sendiri dalam mengantisipasi bencana alam di daerah setempat.

“Selain itu juga ada bantuan dari pemerintah pusat yang selalu dialokasikan setiap tahunya,” tegas Tini. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.