PUPR Targetkan Tekan “Backlog” Kebutuhan Hunian


DENPASAR, SERUJI.CO.ID –┬áKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat menekan angka “backlog” atau defisit kebutuhan hunian layak di Indonesia dari 7,6 juta menjadi 2,2 juta tahun 2019.

Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Denpasar, Sabtu (10/3), menjelaskan pemerintah akan mengoptimalkan program satu juta rumah dengan mengharapkan dukungan pemerintah daerah.

Khalawi yang hadir saat meresmikan apartemen sewa (rumah susun sewa) pegawai Imigrasi Kelas I Denpasar mengatakan dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk kemudahan dan percepatan proses perizinan terutama untuk pihak swasta atau pengembang.

Menurut dia, partisipasi pihak swasta melalui pembangunan rumah informal atau rumah yang dibangun oleh pengembang saat ini mencapai sekitar 50 persen.

Sedangkan dari pemerintah, lanjut dia, saat ini baru merealisasikan sekitar 30 persen untuk menutupi “backlog” tersebut bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan pemberian subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pembangunan rumah informal merupakan salah satu program untuk mewujudkan satu juta rumah selain rumah susun sewa atau rumah formal yang dibangun menggunakan anggaran APBN meski dia mengakui anggaran saat ini jumlahnya terbatas.

“Kebutuhan rumah baru tiap tahun mencapai 800 ribu sedangkan keuangan terbatas,” ucapnya.

Kementerian PUPR, lanjut dia, untuk perumahan formal saat ini fokus membangun rusunawa tersebut yang diarahkan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibawah 4,5 juta atau pegawai tidak tetap.

Pihaknya menantikan usulan dari kepala daerah baik tingkat satu maupun dua untuk membangunkan rumah salah satunya rumah susun tersebut asalkan terdapat lahan memadai.

“Rumah susun sewa saat ini konotasinya bukan seperti dulu, masuk saja orang sudah enggan karena kumuh. Kalau sekarang itu seperti apartemen,” ucapnya.

Selain rumah formal (rusun) dan rumah informal, pihaknya juga menyasar pembangunan rumah untuk para nelayan, masyarakat terdampak bencana alam dan masyarakat yang bermukim di daerah terluar dengan lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close