SERANG, SERUJI.CO.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten memastikan tidak ada kerusakan jalan dan jembatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Lebak.
Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Soeryadi di Serang, Jumat mengatakan, berdasarkan pantauan pihaknya ke lapangan dan laporan dari sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPUPR di setiap kabupaten / kota tidak ada kerusakan jalan diakibatkan bencana alam gempa bumi yang berpusat di Lebak Selasa (23/1).
“Alhamdulilah, memang kenyataannya seperti itu. Kami sudah cek di lapangan, tidak ada jalan yang rusak karena gempa kemarin,”kata Hadi.
Menurut Hadi, dengan tidak ada kerusakan jalan akibat gempabumi tersebut menandakan bahwa perbaikan dan pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), DPUPR Banten dan DPUPR kabupaten / kota sudah sesuai dengan harapan, mengingat gempa yang terjadi beberapa hari lalu cukup besar.
“Kita berharap keadaan seperti ini bisa kita pertahankan,”katanya.
Kalaupun ada kerusakan yang diakibatkan gempa, kata dia, pihaknya sudah siap untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran yang ada. Namun demikian, yang banyak kerusakan tersebut bangunan-bangunan rumah dan akan segera ditangani oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Perkim).
”Yang banyak rusak itu rumah-rumah warga, Itu kemarin sudah diputuskan akan ditangani oleh Dinas Permukiman,”katanya.
Soal dana perbaikan jalan yang masih rusak, pihaknya juga menganggarkan dalam APBD TA 2018. Namun demikian, ia tidak menyebutkan secara detail berapa anggaran yang disiapkan untuk perbaikan rutin dalam APBD Banten 2018 tersebut.
Sedangkan terkait foto-foto jalan rusak yang beredar di media sosial pascagempa, kata dia, itu merupakan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kenyataanya tidak ada dilapangan dan juga tidak ada laporan dari warga.
“Foto-foto jalan rusak kemarin, itu hoax,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten Iskandar menyatakan, kualitas pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Banten memang harus sesuai standar bahkan lebih, mengingat Banten rawan dilanda bencana alam.
“Kita juga berharap masyarakat jangan mengirim atau memviralkan foto-foto jalan yang rusak berat akibat bencana jika belum tentu kebenarannya. Kita juga tidak boleh terpancing dengan info hoak,” kata dia. (Ant/SU05)
