Pemprov: Tidak Ada Jalan Rusak Akibat Gempa

SERANG, SERUJI.CO.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten memastikan tidak ada kerusakan jalan dan jembatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Lebak.

Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Soeryadi di Serang, Jumat mengatakan, berdasarkan pantauan pihaknya ke lapangan dan laporan dari sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) DPUPR di setiap kabupaten / kota tidak ada kerusakan jalan diakibatkan bencana alam gempa bumi yang berpusat di Lebak Selasa (23/1).

“Alhamdulilah, memang kenyataannya seperti itu. Kami sudah cek di lapangan, tidak ada jalan yang rusak karena gempa kemarin,”kata Hadi.

Menurut Hadi, dengan tidak ada kerusakan jalan akibat gempabumi tersebut menandakan bahwa perbaikan dan pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), DPUPR Banten dan DPUPR kabupaten / kota sudah sesuai dengan harapan, mengingat gempa yang terjadi beberapa hari lalu cukup besar.

“Kita berharap keadaan seperti ini bisa kita pertahankan,”katanya.

Kalaupun ada kerusakan yang diakibatkan gempa, kata dia, pihaknya sudah siap untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran yang ada. Namun demikian, yang banyak kerusakan tersebut bangunan-bangunan rumah dan akan segera ditangani oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Perkim).

”Yang banyak rusak itu rumah-rumah warga, Itu kemarin sudah diputuskan akan ditangani oleh Dinas Permukiman,”katanya.

Soal dana perbaikan jalan yang masih rusak, pihaknya juga menganggarkan dalam APBD TA 2018. Namun demikian, ia tidak menyebutkan secara detail berapa anggaran yang disiapkan untuk perbaikan rutin dalam APBD Banten 2018 tersebut.

Sedangkan terkait foto-foto jalan rusak yang beredar di media sosial pascagempa, kata dia, itu merupakan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kenyataanya tidak ada dilapangan dan juga tidak ada laporan dari warga.

“Foto-foto jalan rusak kemarin, itu hoax,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten Iskandar menyatakan, kualitas pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Banten memang harus sesuai standar bahkan lebih, mengingat Banten rawan dilanda bencana alam.

“Kita juga berharap masyarakat jangan mengirim atau memviralkan foto-foto jalan yang rusak berat akibat bencana jika belum tentu kebenarannya. Kita juga tidak boleh terpancing dengan info hoak,” kata dia. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O