Pemprov DKI Terbitkan Perda Larangan Penggunaan Air Tanah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang larangan penggunaan air tanah untuk menahan penurunan permukaan tanah.

“Iya akan dibuat, harus yang paling kuat perda lah. Nanti kami lihat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3).

Dia menambahkan, pihaknya tidak bisa melarang pemakaian air tanah karena belum ada regulasi sehingga salah satu solusi untuk menanggulangi kemiringan tanah di Jakarta adalah perda agar tidak ada lagi yang menyedot air tanah.

“Satu-satunya cara menyetop penurunan ini adalah penghentian pengambilan air tanah,” kata Wagub.

Sandiaga mengaku mengadopsi cara tersebut dari Jepang yang pernah mengalami hal serupa yang terjadi di Jakarta. Negeri matahari terbit itu kini terbebas dari persoalan kemiringan tanah.

“Tokyo mengalami yang sama dan beberapa kota di dunia lain juga mengalami yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, dia mengatakan, bakal melarang pengambilan air tanah secara ilegal sebagai upaya mencegah penurunan tanah di Ibu Kota.

Menurutnya, gerakan untuk menyetop penggunaan air tanah harus dilakukan dari sekarang sebab kemiringan tanah di Ibu Kota akibat penyedotan air tanah sudah amat mengkhawatirkan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.