Pemprov DKI Hapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

0
125
Anies Baswedan
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam rangka mendorong ketaatan pajak dan tertib administrasi, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

“Berdasar Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), sanksi keterlambatan adalah sebesar dua persen per bulan. Dengan maksimal denda adalah 24 bulan keterlambatan atau 48 persen. Sebagai ilustrasi, apabila terlambat lima tahun atau 60 bulan, maka dendanya dihitung tetap maksimal 24 bulan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/11).

Sanksi itu nantinya akan dihapus. Bahkan penghapusan denda pajaknya hingga 48 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB merupakan program pro masyarakat. Rencananya, program ini akan mulai dilakukan pada Kamis (30/11) hingga Sabtu (23/12).

“Bagi yang masih memiliki denda PKB dan belum melakukan balik nama, bisa segera memanfaatkan program ini,” kata Anies.

Dijelaskannya, masyarakat tinggal mendatangi kantor pelayanan PKB dan BBN-KB setempat. Bisa melalui kantor Samsat induk maupun kantor samsat di kecamatan, drive-thru, mobil samsat keliling, atau gerai samsat di mal. Selain itu juga bisa via ATM di Bank DKI, BNI, BTN dan Bukopin.

“Setelah itu, maka sanksi bunga akan langsung dihapus,” katanya.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Salah satunya, kata Anies, untuk meningkatkan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam hal tertib administrasi pembayaran dan untuk akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor sebagai database SIM PKB dan BBN-PKB serta SIM Elektronik Registrasi dan Identifikasi (ERI) kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, terang Anies, maka Ditlantas Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi (BPRD) DKI Jakarta, Dishub DKI serta Jasa Raharja akan kembali menggelar razia gabungan tahap ketiga dengan sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang (BDU) di lima wilayah DKI Jakarta.

“Kebijakan penghapusan sanksi ini tidak berlaku bagi masyarakat yang terkena razia kendaraan bermotor, karena kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mempunyai kesadaran sehingga melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB,” kata Anies.

Kesadaran masyarakat dalam membayar PKB mengalami peningkatan dari hasil razia tahap lalu. Namun tunggakan PKB dirasakan masih cukup tinggi. Gubernur Anies juga mengimbau agar pajak kendaraan yang saat ini sudah jatuh tempo dan belum dibayar pajaknya, diharapkan untuk dibayarkan terlebih dahulu agar tidak dikenakan penilangan saat terkena razia, katanya.

“Saya instruksikan agar BPRD DKI Jakarta dapat terus melakukan operasi gabungan bersama Ditlantas Polda Metro Jaya dan melakukan operasi dari “rumah ke rumah” bagi penunggak pajak kendaraan mewah sekaligus melakukan pengecekan data di lapangan dengan menggunakan aplikasi khusus,” kata Gubernur.

Seperti diketahui, ada 9,3 juta kendaraan yang terdaftar dan berlalu lalang di Jakarta dengan target ketetapan sebesar 8.6 T. Terdiri atas 2,3 juta kendaraan roda 4 dan 7 juta kendaraan roda dua.

Namun kendaraan yang aktif dan patuh melakukan pembayaran PKB hanya 5,3 juta. Sisanya yang masih menunggak pajak sebanyak empat juta kendaraan. Terdiri dari 3,3 juta (46 persen) kendaraan roda dua dengan total tunggakan Rp500 miliar dan terdapat 694.000 (30 persen) kendaraan roda empat dengan total tunggakan Rp1,2 triliun. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sudirman Said - Ida Fauziah

Sudirman: Jika Tangkap Teroris Cepat, Tentu Polisi Juga Bisa Cepat Tangkap Akun Penyebar Fitnah

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sudirman Said berencana akan melaporkan pihak-pihak yang memfitnah dirinya dan calon Wakil Gubernur...
Ida Fauziyah

Ida Fauziyah: Fitnah Dilakukan Secara Sistematis dan Terencana Lewat Sosial Media

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ida Fauziyah menilai fitnah melalui media sosial terhadap dirinya dan calon Gubernur Sudirman Said dilakukan secara sistematis...
Sudirman Said - Ida Fauziah

Sudirman Ungkap Keterlibatan Petinggi Partai Pengusung Ganjar Terkait Video Fitnah

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyebut adanya oknum petinggi partai pengusung petahana yang diduga berada di belakang beredarnya video fitnah di...

Trump Pisahkan Anak dan Orangtua, Menlu Meksiko: Tindakan Tidak Manusiawi

MEKSIKO, SERUJI.CO.ID -  Menteri Luar Negeri Meksiko pada Selasa (19/6) menyebut pemisahan anak-anak dari orang tua pendatang di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko kejam dan tidak manusiawi...
Nu dukung Khofifah

Awasi Pencoblosan, Khofifah Tegaskan Akan Maksimalkan Tim Saksi

BLITAR, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan memaksimalkan tim saksi, mengawasi pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2018, yang akan...