Pemkot Tangerang Janji Turunkan Penduduk Miskin

TANGERANG, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Tangerang Banten menargetkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 turun menjadi 4,54 persen dari 4,78 persen tahun 2017.

Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf, di Tangerang, Selasa (20/3), mengatakan berbagai program telah disusun berupa pelayanan maupun pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat menekan jumlah warga miskin yang masih ada.

Program bedah rumah yang telah dijalankan selama empat tahun terakhir telah banyak membantu masyarakat, sehingga menjadi catatan yang baik.

Tak hanya angka kemiskinan diturunkan, tetapi laju pertumbuhan ekonomi juga ditingkatkan, dari tahun 2017 sebesar 5,88 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 6,32 persen.


Realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,16 persen di tahun 2017, dan ditarget turun menjadi 6,85 persen.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan menjadi 78,09 persen tahun 2019 dari 77,36 persen tahun 2017.

“Diharapkan hasilnya sesuai dengan tema pembangunan rancangan RKPD tahun 2019 yaitu peningkatan infrastruktur perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Yusuf lagi.

BACA JUGA:  Mobil Avanza Diberondong Tembakan Oleh OTK

Dia juga menjabarkan, dari hasil rangkaian kegiatan musrenbang tahun 2019 mulai dari tingkat kelurahan hingga kota dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, telah menghasilkan usulan program kegiatan prioritas dengan nilai sebesar Rp4,7 triliun.

“Usulan ini jauh lebih besar dari kemampuan belanja langsung daerah tahun anggaran 2019 hanya sebesar 2,7 triliun,” ujarnya lagi.

Kondisi demikian, lanjut Yusuf, memerlukan sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang, melainkan dari sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan serta peran serta masyarakat bersama-sama membangun Kota Tangerang.

Isu strategis Kota Tangerang yang tertuang pada rancangan RKPD tahun anggaran 2019, antara lain daya saing sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, daya saing infrastruktur kota, dan daya saing pelayanan publik. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.