Pemkab Tangerang Pastikan Parkir Liar di Alun-Alun

TANGERANG, SERUJI.CO.ID – Aparat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, memastikan parkir yang berada di alun-alun pusat pemerintahan di Kecamatan Tigaraksa adalah liar dan dilakukan oleh organisasi massa (ormas) tertentu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Tangerang, Soma Atmaja di Tangerang, Rabu mengatakan sudah meminta Satpol PP setempat untuk menertibkan.

“Uang yang diambil dari pengendara itu adalah pungutan liar dan dianggap telah menyalahi aturan yang berlaku,” katanya.

Masalah tersebut sehubungan para pengendara sepeda motor dan mobil resah bila hendak mengurus aneka keperluan ke Puspem Kabupaten Tangerang akibat adanya pungutan parkir di kawasan itu.

Namun pungutan itu dilakukan oleh ormas tertentu dengan meminta sebesar Rp5.000 setiap kendaraan roda empat dan Rp2.000 untuk sepeda motor.

Sedangkan pengurus ormas tersebut memberikan karcis kepada pengendara yang parkir lengkap dengan stempel tanpa ada korporasi.

Hal itu tidak berlaku beberapa pekan lalu, tapi belakangan ini pengendara yang parkir diharuskan untuk membayar.

Pengelola parkir itu berdalih untuk biaya keamanan, karena di lokasi tersebut rawan terhadap pencurian kendaraan.

Soma menambahkan, tidak dibenarkan pihak manapun yang mengelola parkir di lahan milik pemerintah daerah apalagi untuk lahan bisnis termasuk ormas.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Tangerang itu, kecuali, instansi terkait yang ditunjuk dan dananya masuk ke kas daerah.

Dia menambahkan pungutan parkir di lokasi tersebut adalah pelanggaran maka perlu ada upaya tindakan hukum dari instansi berwenang.

Dia berharap aparat Satpol PP untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mengusut dan membawa ke ranah hukum karena dapat dijerat dengan tindak pidana ringan (tipiring). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.