MUI Lebak Pertegas Haramkan Penelantaran Lahan

LEBAK, SERUJI.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, mempertegas mengharamkan pemilik lahan yang menelantarkan tanahnya tidak produktif juga tak menghasilkan kedaulatan pangan.

“Kami minta pemerintah bertindaktegas bagi pemilik lahan yang menelantarkan tanahnya tidak produktif itu,” kata Ketua I MUI Kabupaten Lebak KH Baidjuri di Lebak, Selasa (8/5).

Pemerintah tentu harus hadir untuk mengawasi pemilik lahan yang tidak produktif karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat juga ancaman ketersediaan pangan.

Apabila, lahan berjumlah di atas dua hektare, namun ditelantarakan maka berhak diambil oleh pemerintah.

Pengambilan lahan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Agraria sepanjang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemerintah memfasilitasi agar lahan tersebut produktif dengan ditanami berbagai komoditas pertanian.

Pemanfaatkan lahan itu bukan untuk dimiliki masyarakat, tetapi dimanfaatkan warga sekitar guna mendukung swasembada pangan.

Selain itu juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami minta warga yang memiliki lahan luas agar dimanfaatkan untuk mendukung produksi pangan,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, ajaran Islam tentu mengharamkan bagi pemilik lahan yang menelantarkan tanahnya tanpa dijadikan lahan produktif.

Sebab, Allah Swt menciptakan bumi dan alam semesta untuk kesejahteraan kehidupan manusia.

Saat ini, lanjut dia, banyak pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan membebaskan lahan milik masyarakat untuk dijadikan investasi. Apalagi, Kabupaten Lebak dijadikan daerah minipolitan Jakarta, bahkan dua tahun ke depan beroperasi jalan tol.

Saat ini juga PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan jalur ganda Commuter Line rute Rangkasbitung-Jakarta.

“Kami berharap perorangan maupun perusahaan yang membebaskan lahan harus dijadikan lahan produktif dengan ditanami palawija, pangan dan hortikultura,” katanya.

Ia menyebutkan, MUI Lebak mendukung kebijakan pemerintah Jokowi yang meluncurkan program redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.

Program redistribusi itu dengan membagikan sertifikat lahan secara gratis kepada masyarakat.

Pembagian sertifikat gratis itu tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat juga mampu mengendalikan kesenjangan.

“Kami berharap program sertifikat gratis itu terus digulirkan untuk mengatasi kemiskinan dan kesejangan sosial itu,” ucapnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER