MK Tolak Permohonan Uji UU Ombudsman

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman terkait penolakan laporan oleh Ombudsman.

“Amar putusan mengadili menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar Putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu (21/3).

Dalam pertimbangannya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah berpendapat bila dihubungkan dengan pengujian norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman, maka tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon.

Wahiduddin menilai persoalan yang dialami oleh pemohon adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.


Sedangkan dalil Pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Jember dan hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

BACA JUGA:  BPKN : Biro Perjalanan Umrah Perlu Dievaluasi

“Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pemohon baik secara nyata maupun potensial sebagaimana didalilkan oleh Pemohon,” kata Wahiduddin.

Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pemohon uji materi ini adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Nusantara yang termasuk ke dalam 21 orang penerima Program Kerja sama Peningkatan Pendidikan Lanjutan S3 yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan universitas tersebut.

Akan tetapi, Bupati Jember MZA Djalal membatalkan program tersebut yang berakibat terbengkalainya pendidikan yang sedang ditempuh pemohon.

Terkait maladministrasi tersebut, pemohon mengajukan laporan kepada Ombudsman pada 27 Januari 2017 yang putusannya menolak dan menutup laporan tersebut. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

7 Tips Kebiasaan Makan yang Sehat

Beberapa penyakit kronis yang diderita sekarang, seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung dan bahkan keganasan sangat erat kaitannya dengan apa yang kita masukkan ke dalam mulut, atau apa yang kita makan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi