MK Tegaskan Aturan Perlindungan Anak Dalam Pendidikan Konstitusional

0
46
mahkamah konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan perlindungan anak dalam proses pendidikan yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, serta Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen konstitusional.

“Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum di Gedung MK Jakarta, Kamis (29/3).

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU perlindungan anak dinilai Mahkamah merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

“Kekerasan sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah tidak relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik,” tegas Palguna.

Terkait dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik maupun oleh peserta didik, hal itu dinilai Mahkamah tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik.

Penyelesaian tindak pidana tersebut tentu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain.

Oleh sebab itu Mahkamah menilai keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan, sehingga bila terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, Dewan Kehormatan Guru dapat menyampaikan pendapat dan rekomendasinya.

“Pendapat dan rekomendasinya dilakukan sebelum adanya tindakan hukum oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir,” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Sebelumnya, Dasrul dan Hanna Novianti yang berprofesi sebagai guru menyatakan mengalami kriminalisasi akibat berlakunya pasal-pasal tersebut.

Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan telah mengalami ketidakpastian hukum dan merasa tidak diperlakukan adil sehingga menjadikan posisi guru sulit untuk menjadi independen akibat tekanan dari berbagai pihak. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Per Hari Ini Layanan Yahoo Messenger Berakhir

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Layanan kirim pesan yang dulu amat populer, dan hampir semua pengguna komputer menggunakannya untuk berkomunikasi, Yahoo Mesengger, dalam hitungan jam hari...

Dianggap “Loyalis” SBY, Peluang Moeldoko Dampingi Jokowi Bisa Terganjal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Nama Mantan Panglima TNI, Moeldoko makin santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres) ...
IMG_20180324_111527

Optimis Prabowo Menang, Koalisi Gerindra, PAN, dan PKS Mulai Susun Kabinet

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Koalisi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional menyatakan mengambil langkah maju untuk menyusun rancangan kabinet sejak dini, yang...
Prabowo Subianto

Kantongi Tiket Capres, Gerindra Optimis Prabowo Akan Memenangkan Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Partai Gerindra menyatakan ketua umumnya Prabowo Subianto telah memastikan maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019. Hal itu setelah koalisi pertai pendukung...

Salah Persepsi di Masyarakat Terkait SKM, Senator Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Karena adanya persepsi yang keliru ditengah masyarakat, terkait susu kental manis (SKM), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris meminta Pemerintah...