MK Minta Presiden Cari Pengganti Hakim Konstitusi

0
38
mahkamah konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menemui Presiden Jokowi untuk meminta agar pengganti hakim konstitusi Maria Farida yang akan habis masa jabatannya pada Agustus 2018 segera dicari.

“Pada kesempatan ini yang habis masa jabatannya adalah Prof Maria yang habis pada Agustus 2018. Kebetulan habisnya bersamaan dengan kita menyelenggarakan pilkada, berarti perselisihan pilkada tentunya ada yang masuk ke MK, oleh karena itu kita mohon perhatian bapak Presiden karena Prof Maria berasal dari usulan Presiden maka kita harapkan bisa terisi dengan batas waktu yang pas tepat sehingga kita tidak ada kekosongan hakim dan tetap genap 9 orang,” kata Arief di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/3).

Arief datang bersama dengan Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah.

Masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tetap selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Maria Farida sudah menjadi Hakim Konstitusi untuk dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

Berdasarkan Pasal 19 UU MK, pencalonan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip transparan dan partisipatif yang diajukan masing-masing lembaga yang berwenang yaitu dari Presiden, DPR dan Mahkamah Agung.

“Sesuai UU, 6 bulan sebelum habis masa jabatan hakim MK, MK secara kelembagaan harus menyampaikan surat kepada lembaga pengusul hakim MK,” ungkap Arief.

Arief mengaku dalam pertemuannya tersebut tidak meminta secara khusus agar pengganti Maria juga adalah hakim perempuan untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.

“Nggak, ya itu mungkin Presiden punya pertimbangan kalau yang digantikan unsur perempuan mau diisi perempuan lagi ya terserah pada Presiden, kita tidak bisa mendorong, itu terserah pada lembaga pengusulnya,” tambah Arief.

Menurut Arief, hakim konstitusi pengganti Maria nantinya harus paham betul mengenai ideologi Pancasila, paham betul mengenai konstitusi dan mempunyai kompetensi di bidang ketatanegaraan dan konstitusi secara luas.

“Karena MK bukan hanya peradilan politik, MK itu seksi sekali karena perkara yang masuk pengujian UU itu mulai dari A-Z, kehidupan bernegara masuk di MK. ada perkara politik, ekonomi, peternakan perikanan sampai pada perkara budaya dan agama juga masuk ke MK,” ungkap Arief.

Sehingga menurut Arief, hakim MK nantinya harus punya kemampuan luar biasa.(Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sriwijaya FC

Sriwijaya FC Targetkan Juara Piala Indonesia 2018

PALEMBANG, SERUJI.CO.ID - Sriwijaya FC menargetkan juara di ajang Piala Indonesia 2018 yang akan bergulir pada pertengahan Juli mendatang dan sebelumnya telah tiga kali menjuarai...
Penggelapan dana

Jadi Tahanan KPK , Dua Cawali Malang Terancam Tidak Mencoblos

MALANG, SERUJI.CO.ID -  Dua calon Wali Kota Malang (Cawali), masing-masing Ya'qud Ananda Qudban dan Moch Anton terancam tidak bisa menggunakan hak politiknya dan mencoblos pada...

Polisi Kerahkan Ratusan Personel Amankan Pilgub Jateng

BANJARNEGARA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Banjarnegara akan menyiagakan sekitar 435 personel untuk mengamankan jalannya Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018...

FIFA Bantah Kasus Doping Pemain Rusia

RUSIA, SERUJI.CO.ID -  FIFA pada Ahad (24/6) menolak laporan media Inggris yang menyatakan adanya kasus doping yang ditutup-tutupi di antara pemain sepak bola tim nasional...
Orang tenggelam

Wisatawan Danau Tambing Dilaporkan Hilang Tenggelam

PALU, SERUJI.CO.ID - Seorang pengunjung obyek wisata Danau Tambing, di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dilaporkan tenggelam saat menikmati keindahan...