Menteri Kelautan: Kapal Asing Penyebab Turunnya Stok Sumber Daya Laut


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kapal ikan asing yang pernah dibuka izinnya untuk didaftarkan dan beroperasi di kawasan perairan nasional disinyalir menjadi penyebab surutnya stok sumber daya laut sehingga penting untuk mengatasi hal tersebut.

“Dahulu ada kejadian tahun 2001 di mana pemerintah saat itu mengizinkan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di kawasan perairan Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (28/3).

Menurut dia, ketika itu dengan diizinkannya kapal ikan asing untuk secara resmi beroperasi di kawasan perairan nusantara maka mengakibatkan munculnya baik kapal yang legal maupun kapal yang ilegal.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pemilik kapal ikan asing itu ada yang membeli izin untuk satu kapal tetapi kemudian izin tersebut diduplikasi secara tidak sah menjadi lebih dari satu kapal.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa kapal-kapal ikan asing itu memiliki ukuran yang luar biasa yang ukurannya melebihi dari kapal-kapal yang lazim dimiliki nelayan tradisional lokal.

Menteri Susi juga menyoroti bahwa setelah perizinan kapal asing dibuka, terjadi penurunan jumlah rumah tangga nelayan sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan jumlah ikan juga akan menurunkan jumlah nelayan.

Karena itu, ujar dia, sejak mengemban jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya dengan gigih memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Hasilnya, menurut Susi, berbagai badan internasional juga mengakui bahwa langkah yang telah dilakukan Indonesia dengan memerangi pencurian ikan sudah tepat karena membuat sumber daya kelautan nasional menjadi meningkat pula.

Sebelumnya, KKP mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala.

“Riset yang kami jalankan setiap tahun adalah melakukan ‘stock assessment’ melalui pendekatan saintifik sehingga menentukan berapa jumlah ikan yang bisa diambil agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar.

Menurut Zulficar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close