Menaker Sebut Jumlah TKA di Indonesia Masih Terkendali

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia per akhir 2017 masih terkendali sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

“Jumlah TKA di Indonesia dari berbagai negara ada sekitar 85.000 orang, sampai akhir 2017,” kata Hanif Dhakiri ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/4).

Hanif sepakat dengan pernyataan bahwa Indonesia saat ini diserbu tenaga kerja asing (TKA) merupakan pernyataan politis.

“Faktanya TKI kita yang menyerbu negara lain, di Hong Kong saja ada 160.000 orang,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah TKA China di Indonesia sebanyak 24.000 orang.

“Kalau 160.000 orang sama 24.000 orang, siapa menyerbu siapa,” katanya.

Ia menganalogikan jika di satu ruangan ada 1.000 orang dan hanya satu orang asing, yang 999 orang apakah terancam.

“Kalau kondisinya seperti itu ya memang politis,” katanya.

Sementara itu terkait keberadaan TKI di Hong Kong, Hanif mengatakan Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas perlindungan Pemerintah Hong Kong kepada mereka.

“Pemerintah Hong Kong terus meningkatkan kualitas perlindungan terhadap tenaga kerja migran kita melalui amandemen aturan yang ada di sana,” katanya.

Ia menyebutkan Presiden meminta perlindungan itu terus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya masalah TKI di Hong Kong.

Hanif juga menyebutkan Hong Kong memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menempatkan tenaga kerjanya terkait dengan kondisi negara itu yang mulai masuk masyarakat menua.

“Hong Kong sedang masuk aging society, masyarakat menua sehingga kebutuhan akan tenaga perawat orang tua juga meningkat. Ini akan kami tindak lanjuti bekerja sama dengan Konjen RI Hong Kong dan instansi lain,” kata Hanif. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER