MA: Larangan Sepeda Motor Melintas Langgar HAM

0
16
Cabut rambu larangan
Pekerja mencabut rambu larangan sepeda motor melintas di Jl. MH Thamrin. (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Humas MA Abdullah mengatakan bahwa putusan MA yang mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat berdasarkan prinsip hak asasi.

“Sama-sama bayar pajak lalu kenapa dilarang, ini adalah prinsip awalnya yaitu pelanggaran terkait hak asasi,” ujar Abdullah, di Gedung MA Jakarta, Jumat (12/1).

Abdullah mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tersebut telah melanggar hak wajib pajak.

Bila Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum bisa memberikan akses bagi pengendara sepeda motor menikmati Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia sampai Medan Merdeka Barat, maka peraturan tersebut dikatakan Abdullah bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, yaitu pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Maka kami meminta Pemda DKI diminta segera memberikan akses bagi pengendara motor untuk bisa menikmati Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat,” ujar Abdullah.

Dengan diumumkan putusan MA di dalam berita negara maka Pergub DKI Jakarta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa MA menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai pemberian akses bagi pengendara sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat.

“Kapan dilaksanakan, tunggu kesiapan DKI, tidak ada tenggat waktu,” ujar Abdullah.

MA melalui Hakim Irfan Fachrudin mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Selain itu pelarangan motor masuk Jalan Thamrin juga dinilai Fachrudin tidak sesuai pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

KPU

3 Paslon Pilkada Madiun Penuhi Syarat Kesehatan

MADIUN, SERUJI.CO.ID - Tiga bakal pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun 2018 dinyatakan memenuhi syarat kesehatan setelah melalui serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit...
Sikakap

Mentawai Dijadikan Pusat Pengembangan Perikanan Laut

SIKAKAP, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memback up kegiatan pengembangan ekonomi Kabupaten Mentawai melalui peningkatan pengembangan perikanan laut yang dipusatkan di Pulau Sikakap,...
Rita widyasari ditahan

KPK Telusuri Perolehan Aset Rita Widyasari

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dan asal perolehan aset dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara nonaktif...

KPK Dalami Kasus Suap Mantan Ketua DPRD Malang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - KPK terus mendalami dugaan penerimaan suap dari Pemkot Malang kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono yang merupakan tersangka tindak...

“Flight Pass” Pesawat F-16 Warnai Sertijab KSAU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID -  "Flight pass" enam pesawat tempur F-16 mewarnai serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) dari Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,...
loading...
tweet

Berjilbab Tapi Korupsi, Bukan Najwa Shihab

"Esensi Islam tidak terletak pada Pakaian yg dikenakan tapi pada Akhlak yg dilaksanakan (Gus Dur) Berhijab tp Korupsi, Najwa Sihab tak berhijab dapat Penghargaan Tokoh...
sumber: harianterbit

Peringatan 44 Tahun Peristiwa MALARI: Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau

Pada 15 Januari 2018 lalu, bertepatan dengan 44 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dalam catatan sejarah sebagai Peristiwa Malapetaka Lima Belas...

Orang yang Tidak Bisa Dipercaya Selama-lamanya

Apakah kita harus terus menerus berprasangka baik dan mempercayai seseorang? Allah memberi pelajaran penting : ada orang yang tidak bisa dipercaya selamanya, karena bukti-bukti...