KY: Upaya Redistribusi Hakim Sudah Tidak Mungkin Dilakukan

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan upaya redistribusi hakim untuk menunda rekrutmen hakim sudah tidak mungkin dilakukan.

“Redistribusi hakim sudah pernah diupayakan oleh KY, tetapi tampaknya memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk redistribusi,” ujar Aidul, di Kendari, Sabtu (10/3).

Aidul mengatakan hal tersebut dalam acara Temu Nasional Forum Dekan dan Ketua STIH terkait kajian hukum Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim.

Redistribusi hakim dilakukan dengan menempatkan jumlah hakim lebih banyak di daerah yang memiliki potensi perkara lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain, dan menempatkan sedikit hakim di daerah yang memiliki jumlah perkara lebih rendah dibanding daerah lain.

“Ini sempat menjadi wacana untuk menunda rekrutmen hakim hingga RUU Jabatan Hakim disahkan, namun situasi sudah sangat mendesak dan jumlah hakim memang sangat kurang,” kata Aidul.

Rekrutmen hakim terakhir dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2012.

“Dalam kurun waktu enam tahun tentu ada hakim yang pensiun, ada hakim yang meninggal, sementara jumlah pengadilan terus bertambah karena adanya pemekaran wilayah, maka redistribusi hakim sudah tidak mungkin lagi,” ujar Aidul.

Karena situasi yang kian mendesak tersebut, Presiden Jokowi kemudian menerima skenario rekrutmen calon hakim melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Aidul mengakui bahwa melakukan rekrutmen hakim melalui jalur CPNS memang memiliki banyak konsekuensi.

“Ini memang memiliki konsekuensi yang besar, karena calon hakim yang direkrut belum tentu cukup kompeten untuk langsung menjabat setelah melalui masa pendidikan dan pelatihan selama dua tahun,” kata Aidul pula. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

“Duit Ostrali”

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi