KY Siap Penuhi Catatan DPR Terkait Hakim Ad Hoc PHI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Yudisial (KY) menyatakan siap memenuhi catatan yang diberikan Komisi III DPR tentang pemenuhan enam orang hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami siap memenuhi catatan Komisi III DPR RI,” ujar juru bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa (27/3).

Farid mengatakan hal tersebut menanggapi kelulusan tes kelayakan dan kepatutan dua calon hakim Ad Hoc PHI di Mahkamah Agung (MA) yang telah keluar dari Komisi III DPR.

Kelulusan pada hasil tes kelayakan dan kepatutan tersebut, kembali memberikan solusi terbentuknya satu majelis hakim PHI pada MA yang terdiri atas satu hakim karier dan dua hakim ad hoc yang baru saja terpilih.

Hal ini mengingat pemenuhan kebutuhan hakim ad hoc PHI di MA semakin mendesak dan mempengaruhi tumpukan jumlah perkara hubungan industrial di MA.

“Kebutuhan hakim ad hoc PHI di MA harus segera diisi karena waktu penyelesaian perkara maksimal adalah 30 hari sejak kasasi diajukan,” kata Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan bahwa KY tetap bertekad untuk memenuhi dua standar utama yakni kapabilitas dan integritas.

“Sekaligus keterwakilan masing-masing unsur pengusaha maupun serikat pekerja atau buruh pada proses seleksi hakim PHI ini,” kata Farid.

Kendati demikian Farid berpendapat bahwa keragaman hasil tes kelayakan dan kepatutan dalam bentuk kelulusan maupun tidak, adalah bukti parlemen benar-benar menjalankan secara layak dan baik, sehingga KY memberikan penghargaan atas persetujuan tersebut.

Dua dari empat nama calon hakim PHI yang disetujui Komisi III DPR adalah Sugeng Santoso P.N. dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Junaedi dari unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB). (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi