KPAI: Pemberitaan Media Kerap Langgar Hak Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pemberitaan media masih kerap melanggar hak-hak anak saat menjadi pelaku, korban maupun saksi tindak kejahatan.

Pemantauan KPAI menemukan pemberitaan pers seringkali melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kata Retno dalam diskusi publik yang diadakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (12/4).

Retno mengatakan pemberitaan media seringkali mengungkap secara jelas identitas anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak kejahatan, suatu hal yang jelas dilarang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Retno, hal itu jelas merupakan pelanggaran pidana yang bisa mendapatkan sanksi penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

“Sanksi itu bisa digunakan anak dan keluarganya yang menjadi korban pemberitaan media bila hak-haknya dilanggar dan dapat membahayakan diri,” ucapnya.

Sayangnya, kata Retno, menurut Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak, yang dapat mengadukan pemberitaan yang melanggar hak anak tersebut hanya anak dan keluarganya.

“Itu yang menjadi hambatan karena KPAI tidak bisa mengadukan. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Dewan Pers apakah memungkinkan KPAI yang mengadukan,” katanya.

Retno menjadi salah satu pembicara Diskusi Publik “Peliputan dan Pemberitaan Media tentangb Anak” yang diadakan Dewan Pers. Selain Retno, pembicara lain adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana dan mantan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER