Kemensos: Penerima Tidak Perlu Lagi Tebus Rastra

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Andi ZA Dulung mengatakan penerima beras sejahtera (rastra) tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk menebus beras ini.

“Karena kita jadikan rastra ini bantuan sosial, bukan subsidi. Namanya bansos maka penerima tidak bayar lagi,” kata Andi, di Jakarta, Senin (22/1).

Dia menjelaskan, ketentuan tersebut berlaku mulai Januari 2018. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, telah dibentuk tim koordinasi pangan di setiap daerah.

Sebelumnya penerima rastra sebanyak 15,5 juta keluarga menerima 15 kilogram beras setiap bulan dengan menebus sebesar Rp1.600 per kilogram.

Sejak 2017, pemerintah mulai mengubah mekanisme penyaluran bantuan pangan lewat skema nontunai yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT baru menjangkau sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang setiap bulan diisi nominal Rp110 ribu, mereka dapat membeli beras, tepung, telur, dan gula pasir secara elektronik di warung gotong royong (e-Warong).

Pemerintah juga menargetkan BPNT dapat menjangkau sebanyak 10 juta KPM pada Februari 2018.

Sedangkan penerima bansos rastra masih akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan tanpa biaya tebus.

Penyaluran bansos nontunai dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat waktu, jumlah, dan lebih efisien. Kementerian Sosial menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyukseskan program tersebut. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER