Jika DPRD Tolak Kebijakan Jual Saham Bir, Fahira: Bakal Ada Gelombang Protes Warga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris menyayangkan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edy Marsudi yang mengisyaratkan tidak menyetujui Pemprov DKI Jakarta melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

“Sepertinya, proses pelepasan atau penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang tinggal selangkah lagi, terhalang restu DPRD DKI Jakarta,” kata Fahira lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Rabu (6/3).

Walau tidak mewakili seluruh Anggota DPRD, kata Fahira, tetapi pernyataan Prasetio Edy akan mengganjal aspirasi sebagian besar warga Jakarta yang ingin Pemprov Jakarta mengakhiri kepemilikan saham di salah satu produsen bir yang sudah berumur puluhan tahun itu.

Menurut Senator asal DKI Jakarta ini, keputusan menjual saham bir ini bukan kehendak seorang Anies Baswedan semata, tetapi kehendak sebagian besar warga DKI Jakarta yang disuarakan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Jadi, jika aspirasi dan kehendak warga ini dihalang-halangi justru oleh sebuah lembaga yang harusnya merealisasikan aspirasi rakyat, maka tinggal menunggu waktu saja terjadi gelombang besar penolakan saham bir,” ujarnya.

Fahira yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Antimiras, mengaku khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir, jika DPRD DKI Jakarta ngotot menolak kebijakan pemprov DKI Jakarta tersebut.

“Saya tidak bermaksud memperkeruh suasana, tetapi sebagai senator, saya hanya menyampaikan geliat yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait saham bir ini. Isu penolakan DPRD melepas saham bir ini sudah menjadi isu hangat dan percakapan warga. Mereka memantau isu ini. Saya harap, anggota DPRD bisa lebih bijak menyikapi aspirasi warga yang tidak ingin pemdanya punya saham di pabrik bir,” tuturnya.

Menurut Fahira, janji kampanye Anies-Sandi menjual kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahan produsen bir, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi murni hasil menyerap aspirasi dan keinginan warga Jakarta selama kampanye.

Semua calon yang berkompetisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sambung Fahira, pasti mendengar banyak aspirasi warga soal kepemilikan saham bir. Bedanya, hanya Anies-Sandi yang mau menangkap keresahan ini dan dimanifestasikan lewat janji kampanye.

“Saya yakin semua Anggota DPRD pasti tahulah banyak aspirasi warga agar saham bir dijual saja. Jadi jangan tutup telinga dan mata Anda. Ini kehendak sebagian besar warga. Jangan disumbat,” ujarnya

Terkait kekhawatiran bahwa pemasukan Pemprov DKI Jakarta akan berkurang akibat penjualan saham bir ini, menurut Fahira, sangat tidak mendasar dan mengada-ngada.

“Fakta memperlihatkan bahwa sejak 1970 pendapatan emiten bir tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Selain itu, imbuh Fahira, dilihat dari sisi manapun, tidak pantas sebuah organisasi pemerintahan punya saham di perusahaan minuman beralkohol.

“Jika dibanding dengan APBD DKI saat ini, sumbangan dana dari saham bir itu tidak berarti apa-apa. Jadi buat apa ngotot dipertahankan. Makanya, dana itu jauh lebih berguna bila dipakai untuk pembangunan Jakarta sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Bagi Anggota DPRD yang setuju saham bir dijual, saya berharap Anda bersuara, agar warga tahu posisi Anda di mana,” pungkas Fahira.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.